Network
Namun, tidak diizinkannya aksi 1812 di Monas lebih karena kekhawatiran pemerintah terhadap tuntutan simpatisan Habib Rizieq atas ketidakadilan terhadap pentolan FPI tersebut.
“Dari awal kita mengerti intensi untuk mempersoalkan ketidakadilan pada Habib Rizieq oleh teman-teman FPI dan pada akhirnya meluas se-Indonesia. Itu didukung secara batin oleh seluruh rakyat sebetulnya,” ujar Rocky Gerung, dikutip Pikiranrakyat-Depok.com dari kanal YouTube Rocky Gerung Official.
Baca Juga: Dibenci Jadi Dugaan Haikal Hassan Dilaporkan, Sudjiwo Tedjo: Jika Aku Polisi Tak Akan Kuproses Cepat
Meskipun demikian, Rocky menilai bahwa aksi demo memang dapat dicegah di Monas, namun pemerintah tetap tidak akan bisa mencegah tuntutan keadilan dari rakyat.
“Itu (menuntut keadilan) orang bisa cari cara lain, mengepung arogansi kekuasaan melalui online misalnya, dan segala macam,” tuturnya.
Selain itu, Rocky Gerung menganggap bahwa penguasa telah menjadikan Covid-19 sebagai alat untuk menghalangi Hak Asasi Manusia (HAM).
Baca Juga: 'IndonesiaHumanRightsSOS' Trending di Twitter, Fadli Zon: Tanda Darurat Penegakkan HAM dan Demokrasi
“Kan pemerintah fokus terus untuk nyari uang tambahan supaya covid bisa diatasi, tapi covid-nya sendiri dipakai untuk menghalangi Hak Asasi Manusia. Ini apa ya, saya udah bosen ngomong dungu, norak aja deh, norak betul,” tutur Rocky Gerung.
Untuk diketahui aksi unjuk rasa 1812 ini digelar dalam rangka menuntut pembebasan Habib Rizieq yang saat ini tengah ditahan di rutan Polda Metro Jaya.
Pendiri FPI itu ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan pelanggaran protokol kesehatan dalam kerumunan di Petamburan.***
