Network
PR DEPOK – Rektor Universitas Ibnu Chaldun (UIC), Musni Umar turut merespons polemik rangkap jabatan Menteri Sosial (Mensos) baru Tri Rismaharini. Pasalnya, Risma diketahui masih menjabat sebagai Wali Kota Surabaya.
Respons tersebut disampaikan Musni melalui satu unggahan video di kanal YouTube pribadinya Musni Umar, Rabu 23 Desember 2020 kemarin.
Sebagaimana dikutip Pikiranrakyat-Depok.com, Musni mengatakan bahwa Risma seharunsya sudah berhenti dari jabatan Wali Kota Surabaya sebelum dilantik Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai Mennsos.
Baca Juga: Jokowi Tunjuk Risma Jadi Mensos, Pengamat: Presiden Tampaknya tak Berani Tunjuk Orang dari Nonpartai
Agar tidak jadi masalah berkepanjangan, Musni mendesak agar Risma segera berhenti dari jabatannya sebagai Wali Kota Surabaya.
“Selamat mengemban amanah (Risma), tapi satu hal yang menjadi masalah, beliau merangkap jabatan selain menjadi wali kota tetapi juga Mensos. Menurut UU ini tidak boleh dilanggar,” ucap Musni menambahkan.
Dijelaskan Musni, UU yang dilanggar Risma yakni UU Pemda No. 23 Tahun 2014 Pasal 76 ayat 1 a huruf h dan UU Kementerian Negara No. 39 Tahun 2008 pada pasal 23.
“Ini jelas sekali UU-nya berbunyi larangan kepala daerah atau wakil kepala daerah merangkap jabatan. Lalu juga dilarang oleh UU No. 39 Tahun 2008, jadi beliau Wali Kota Surabaya dan Mensos itu tidak boleh menurut UU,” ujarnya.
Baca Juga: Ragu KPK Dalami Dugaan Keterlibatan Puan Maharani Soal Korupsi Bansos, Benny Harman: Memang Berani?
Lebih lanjut, Musni juga mengomentari Risma yang mengklaim bahwa dirinya sudah diberi izin Jokowi untuk menunaikan dua jabatan sekaligus.
Kendati mendapat izin, Musni tetap menekankan bahwa hal itu salah lantaran melanggar konstitusi yang berlaku. Padahal, kata dia, Jokowi juga mempunyai kewajiban untuk menegakkan aturan tersebut.
“Ini penting walaupun kita tahu Risma sudah minta izin Presiden Jokowi, beliau tidak apa, tapi UU di atas, seorang Presiden bersumpah menjalankan UU,” ucapnya.
Musni berharap Risma segera mengambil sikap untuk mundur sebagai wali kota Surabaya untuk fokus menunaikan kerja sebagai Mensos.
Baca Juga: Jokowi Tunjuk Budi Gunadi Gantikan Terawan, Arief: Apa engga Ada Lagi Dokter yang Bisa Jadi Menkes
“Seharusnya sebelum dilantik harus berhenti, sekarang sudah dilantik dan sudah melanggar UU. Supaya jangan berlarut-larut, maka segera berhenti sebagai wali kota,” kata Musni menegaskan.
***
