Network
PR DEPOK - Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah meluncurkan program bantuan tunai se-Indonesia 2021.
Diketahui untuk program tersebut telah disiapkan anggaran sebanyak Rp110 triliun . Jokowi juga memastikan penyaluran dana bantuan tetap dilanjutkan di 2021 ini.
Tujuan dari program tersebut adalah untuk meningkatkan daya beli masyarakat dan menggerakkan ekonomi nasional.
Baca Juga: Update Persebaran Covid-19 Depok, 7 Januari 2021: 18.846 Positif, 14.778 Sembuh, 448 Meninggal
Presiden Jokowi berharap bantuan tersebut bisa meringankan keluarga yang terdampak pandemi Covid-19.
Terkait penyaluran dari program bantuan itu, Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mendukung Menteri Sosial Tri Rismaharini sebagai garda terdepan dalam menyalurkan bantuan untuk meringankan beban rakyat di masa pandemi Covid-19.
Pernyataan dukungan tersebut disampaikan oleh Pelaksana tugas Sejen DPP PSI Dea Tunggaesti dalam keterangan tertulis di Jakarta pada Kamis, 7 Januari 2021.
Baca Juga: Fadli Zon Klaim Ada 4 Admin yang Kelola Akunnya, Ferdinand Hutahean: yang Cerdas Pasti Tertawa
"Kami percaya Bu Risma adalah figur terbaik dalam mengawal penyaluran bantuan sosial tunai (BST) agar tepat sasaran dan bebas korupsi," kata Dea seperti dikutip Pikiranrayat-depok.com dari Antara.
Selain bersih, Dea mengungkapkan bahwa Risma merupakan sosok pekerja keras yang tepat untuk menerjemahan arahan dari Jokowi terkait penyaluran BST untuk masyarakat.
"Beliau tipikal pemimpin yang merakyat dan mau turun langsung, bukan pemimpin di belakang meja. Bu Risma, kami yakin mampu menjadi tulang punggung baru untuk meringankan beban rakyat," ucapnya menambahkan.
Baca Juga: Sinopsis Ikatan Cinta 7 Januari 2021, Ajak Temui Erlangga, Akankah Andin Tahu Rahasia Al Soal Roy?
Menurut Dea, tak boleh ada celah untuk kesalahan atau pelanggaran dalam penyelenggaran program bantuan di masa pandemi ini.
"Jangankan pelanggaran yang memang disengaja, seperti mengutip uang dari paket bantuan, kesalahan yang tidak disengaja pun harus nol. Blusukan Bu Risma adalah cara tepat untuk mengecek kebenaran data dan kondisi riil masyarakat," ujar Dea.***
