Network
PR DEPOK – Anggota Komisi I DPR RI, Sukamta menyoroti wacana pemberian sertifikat bebas bepergian tanpa tes usap PCR kepada masyarakat yang sudah disuntik vaksin Covid-19.
Sukamta menilai wacana setifikat bepergian tanpa tes usap itu jelas menunjukkan sikap inkosisten yang bisa membahayakan upaya penanganan pandemi Covid-19.
Hal tersebut dikatakan Sukamta melalui pesan singkat yang diterima Antara dan dikutip Pikiranrakyat-Depok.com di Jakarta pada Sabtu, 16 Januari 2021.
Baca Juga: Guru Besar USU 'Hina' SBY dan AHY, Refly Harun: Serang Pendapatnya, Bukan Orangnya
“(Wacana sertifikat bepergian tanpa tes usap) itu jelas menunjukkan sikap inkonsisten yang bisa membahayakan upaya penanganan pandemi,” kata Sukamta.
Ia juga meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) bersikap tegas menertibkan setiap menteri yang mengeluarkan pernyataan kontraproduktif terkait upaya penanganan pandemi COVID-19 tersebut.
“Saya harap Presiden tegas dan menertibkan setiap menteri supaya mereka tidak membuat statement yang kontraproduktif dengan upaya penanganan pandemi,” ucapnya.
Menurut penilaian Sukamta, masyarakat jadi bingung dengan informasi simpang siur tersebut.
Baca Juga: Bela Pengacara HRS yang Kutip Ayat Suci, Neno Warisman: Mohon Hargai, Hukum Formal Asalnya dari Situ
Sehingga, kata dia, dikhawatirkan bisa berdampak pada tingkat kepatuhan masyarakat terhadap protokol kesehatan.
“Kalau disiplin berkurang akan ada lonjakan positif, imbasnya rumah sakit kewalahan,” ujar anggota DPR RI dari Yogyakarta itu.
Sukamta juga merasa prihatin terhadap angka lonjakan jumlah pasien positif Covid-19 setiap hari ketika program vaksinasi yang baru saja berlangsung.
Lebih lanjut, Sukamta mengungkapkan bahwa pasien positif pecah baru saja pecah rekor pada Kamis, 14 Januari 2021.
Baca Juga: Kritik Mbak You Ramal Jokowi Lengser, Deddy: Stupid, yang Tadinya Ga Ada Bisa Ada karena Kepikiran
Pada hari itu, terdapat penambahan kasus sebanyak 11.557 orang, tapi sehari setelahnya pada Jumat, 15 Januari 2021 kembali pecah rekor dengan jumlah 12.818 orang.
Dengan lonjakan kasus setiap harinya seperti itu, ia khawatir fasilitas dan tenaga kesehatan yang jumlahnya terbatas di sejumlah Rumah Sakit (RS) tidak siap menghadapi kondisi tersebut.
Hal itu pun diperparah lagi apabila pemerintah tidak segera menangani persoalan dengan cermat.
Baca Juga: HRS Serukan Damai dan Tak Gaduh Lagi, Ferdinand Hutahaean: Selesai Sudah Dia! Sekarang Tak Berdaya
“Kalau RS sudah overload, banyak pasien yang terkatung-katung. Kemarin, 15 Januari 2021 ada 23 pasien yang masuk daftar tunggu di Yogyakarta. Secara akumulatif ada 12 orang wafat selama menunggu rujukan, karena kondisi overload kamar. Kondisi yang berat itu pasti juga terjadi di banyak daerah yang lain,” ujarnya menerangkan.
Sukamta dengan tegas meminta pemerintah lebih konsisten dalam kebijakan penanganan pandemi Covid-19.
“Karena konsistensi kebijakan itu sangat terkait dengan tingkat kedisiplinan masyarakat dalam mematuhi protokol kesehatan,” ucap Wakil Ketua Fraksi PKS itu.***
