Network
PR DEPOK - Dosen Ilmu Politik dan International Studies Universitas Paramadina, Ahmad Khoirul Umam turut menanggapi pernyataan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) terkait adanya upaya pengambilalihan paksa kepemimpinan Partai Demokrat.
Umam mengatakan bahwa upaya pengambilalihan kepemimpinan politik bisa dilakukan secara cepat dan sistematis.
"Wajar AHY merespons cepat dan tegas, karena jika dibiarkan, tindakan makar itu bisa berjalan cepat dan sistematis," kata dia.
Menurutnya sikap tegas AHY bisa dipahami, karena sebagai upaya membentengi partainya dari cara-cara politik kotor yang mencoba megambilalih kepemimpinan organisasi melalui jalan pintas.
Umam juga menyebut pihak-pihak yang menggunakan cara seperti itu tidak sesuai dengan etika berdemokrasi, dan pemeran utama cara ini tak layak menjadi pemimpin Indonesia.
“Cara-cara semacam itu jelas tidak elok dan tak sesuai etika berdemokrasi. Otak pelakunya tak pantas menjadi pemimpin negeri,” ucapnya menambahkan.
Umam juga sangat memahami sikap responsif AHY, sebab jika tidak diantisipasi, upaya pembajakan kepemimpinan politik itu bisa dilakukan tanpa membutuhkan waktu yang lama.
Umam kemudian mencontohkan soal yang terjadi pada Partai Berkarya. Semula, pihak-pihak internal Partai Berkarya tidak percaya bahwa pengambilalihan kepemimpinan partai tersebut akan terjadi.
Namun, ketika tiba-tiba muncul gerakan KLB dadakan, kemudian dengan begitu cepat mendapatkan legalisasi dari MenkumHAM, mereka, kata Umam, menjadi terkaget-kaget.
“Itu akibat dari sikap menyepelekan setiap informasi intelijen. Dalam dunia intelijen, sekecil apapun informasi tidak boleh disepelekan, meskipun tidak boleh dipercaya begitu saja. Mereka harus waspada," kata Umam dikutip Pikiranrakyat-Depok.com dari Antara.
Sebelumnya, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyatakan ada gerakan pengambilalihan paksa kepemimpinan Partai Demokrat.
AHY menyebutkan para pimpinan dan kader Demokrat yang melaporkan gerakan tersebut, mereka merasa tidak nyaman dan bahkan menolak ketika dihubungi dan diajak untuk melakukan penggantian Ketum Partai Demokrat.
Ajakan dan permintaan dukungan untuk mengganti “dengan paksa” Ketum PD tersebut, dilakukan baik melalui telepon maupun pertemuan langsung.
"Dalam komunikasi mereka, pengambilalihan posisi Ketum PD, akan dijadikan jalan atau kendaraan bagi yang bersangkutan, sebagai calon presiden dalam Pemilu 2024 mendatang," ujar AHY.
Konsep dan rencana yang dipilih para pelaku untuk mengganti dengan paksa Ketum PD yang sah, adalah dengan menyelenggarakan kongres luar biasa (KLB).***
