Network
PR DEPOK – Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), baru saja mengadakan konferensi pers dan menyebut bahwa ada gerakan politik yang berupaya mengambil alih Partai Demokrat secara paksa.
Dalam konferensi pers yang diadakan pada Senin, 1 Februari 2021, AHY mengatakan bahwa gerakan tersebut diduga telah mendapat dukungan dari para menteri dan pejabat penting yang berada di lingkaran pemerintahan Presiden RI Joko Widodo.
“Menurut kesaksian dan testimoni banyak pihak yang kami dapatkan, gerakan ini melibatkan pejabat penting pemerintahan, yang secara fungsional berada di dalam lingkar kekuasaan terdekat dengan presiden Joko Widodo,” ujar AHY pada Senin, 1 Februari 2021.
Dugaan adanya gerakan politik ini disikapi oleh AHY dengan mengirimkan surat kepada Jokowi untuk meminta klarifikasi sang presiden.
“Karena itu, tadi pagi saya telah mengirimkan surat secara resmi kepada yang terhormat Bapak Presiden Joko Widodo, untuk mendapatkan konfirmasi dan klarifikasi dari beliau terkait kebenaran berita yang kami dapatkan ini,” papar Ketua Umum Partai Demokrat itu.
Menanggapi hal ini, pakar hukum tata negara, Refly Harun, mengatakan bahwa tindakan mengambil partai politik adalah hal yang masuk akal.
Baca Juga: Jadwal Bioskop Trans TV Pekan Ini, 1 hingga 7 Februari 2021
Menurutnya, beberapa partai politik memang diambil alih dari kepemimpinan sebelumnya.
