Network
“Walaupun ada yang take over-nya resmi, ada yang kira-kira hostile take over. Tapi itu sejarah partai politik, misalnya kepemimpinan Megawati Soekarnoputri, setelah menang di Kongres di Medan kalau tidak salah, kan pemerintahan orde baru akhirnya tidak mengakui Megawati dan lebih mengakui PDI Soerjadi dan Fatimah Achmad waktu itu,” ujar Refly Harun, seperti dikutip Pikiranrakyat-Depok.com dari kanal YouTube miliknya.
Tak hanya itu, ia pun menyinggung soal perebutan kepemimpinan Partai Golkar yang sempat diperebutkan oleh Aburizal Bakrie dan Agung Laksono.
Namun, kata Refly, keduanya justru tidak mendapatkan kekuasaan dalam partai tersebut.
“Akhirnya dua-duanya tidak dapat, Aburizal Bakrie tidak, Agung Laksono tidak, dan digantikan orang lain, Setya Novanto. Tapi kemudian kita Setya Novanto pun akhirnya tumbang karena kasus korupsi, dan Airlangga Hartarto,” tuturnya.
Ia menuturkan, rata-rata setiap kali ada persaingan antara dua pihak yang memperebutkan kepemimpinan partai, akan dimenangkan oleh pihak yang dekat dengan pemerintahan.
Dengan demikian, Refly menekankan bahwa memang proses ambil alih dalam parpol itu lumrah terjadi.
“Pertanyaannya adalah mengapa demokrat harus ‘diambil’? Analisisnya begini, sederhananya adalah kita tahu bahwa partai-partai yang ada saat ini cuma 3 yang ada di luar istana. Dari partai yang 3 di luar istana ini, partai yang dalam spektrum kiri itu hanya Demokrat, maka jauh lebih mudah mengambil Demokrat dibandingkan mengambil PKS misalnya, karena PKS partai yang ideologis,” ujar pakar hukum tersebut.
Oleh karena itu, lanjutnya, mengambil partai lain, seperti misalnya PKS, akan lebih berat untuk dilakukan karena PKS akan mensyaratkan ideologi kanannya.
