Network
PR DEPOK – Isu kudeta akhir-akhir ini ramai diperbincangkan publik usai Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengungkap dugaan adanya gerakan politik untk melengserkannya dari posisi ketum.
Dugaan ini pertama kali dia sampaikan pada konferensi pers yang digelar oleh Partai Demokrat, Senin, 1 Februari 2021 lalu.
AHY mengklaim ada upaya pengambilalihan kepemimpinan Partai Demokrat, yang telah didukung oleh pejabat istana.
Atas hal ini, ia lantas mengirimkan surat ke Presiden RI Joko Widodo untuk meminta keterangan dan klarifikasi terkait dengan keterlibatan pejabat istana dalam isu kudeta tersebut.
Akan tetapi, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Pratikno menerangkan bahwa Jokowi dan pihak istana tidak perlu menjawab surat tersebut.
Menurutnya, masalah yang dilaporkan oleh AHY adalah dinamika internal Partai Demokrat, sehingga tak perlu ditanggapi oleh istana.
Baca Juga: Sindir Cuitan Andi Arief, Muannas Alaidid: Yang Mereka Liat Kudeta, Yang Publik Liat Drama
Menanggapi sikap istana ini, politisi Partai Demokrat, Rachland Nashidik, menilai bahwa seharusnya presiden tidak boleh memiliki sikap ragu-ragu dan bingung dalam menghadapi isu tertentu.
Pak Jokowi tak boleh cuci tangan. Presiden perlu memberi pesan kuat bahwa praktek ambil alih paksa partai politik itu salah. Itu dulu pernah dialami Partainya Presiden. Maka seharusnya Presiden tak menolerir perbuatan yang sama atau meniru, yang dilakukan anak buahnya sendiri.— Rachland Nashidik (@RachlanNashidik) February 5, 2021
“Bukan kami yang rugi bila Pak Jokowi memilih berlindung di balik teka-teki tentang sikapnya. Keraguan dan kebingungan harus dijauhkan dari sikap politik Presiden. Keputusan yang kuat dan bermartabat harus dipilih. Bukan saja demi melindungi demokrasi tapi juga kehormatan istana,” cuit Rachland Nashidik, seperti dikutip Pikiranrakyat-Depok.com.
Dalam cuitannya yang lain, politisi Partai Demokrat itu juga kembali menyinggung soal praktik ambil alih paksa partai politik yang menurutnya adalah tindakan yang tidak benar.
Menurutnya, presiden tidak boleh cuci tangan dan harus memberikan pesannya.
“Pak Jokowi tak boleh cuci tangan. Presiden perlu memberi pesan kuat bahwa praktek ambil alih paksa partai politik itu salah. Itu dulu pernah dialami Partainya Presiden,” tuturnya.
Ia lantas menilai bahwa seharusnya orang nomor satu RI itu tidak boleh seolah mentolerir tindakan tersebut atau bahkan menirunya.
“Maka seharusnya Presiden tak menolerir perbuatan yang sama atau meniru, yang dilakukan anak buahnya sendiri,” tulis Rachland Nashidik.
Untuk diketahui, isu kudeta yang dihembuskan oleh AHY ini kabarnya merupakan salah satu upaya pihak tertentu untuk mengambil alih Partai Demokrat demi mendapatkan kendaraan politik menuju Pilpres 2024.***
