Network
PR DEPOK – Pernyataan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) yang meminta masyarakat untuk lebih aktif mengkritik kinerja pemerintah, menuai berbagai macam tanggapan dari masyarakat.
Mengingat sudah banyak kasus yang menjerat sejumlah masyarakat dengan UU ITE akibat mengkritik pemerintah.
Terlebih di tahun 2021 ini, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyatakan akan segera mengaktifkan polisi siber.
Menanggapi hal ini, politisi PDI Perjuangan (PDIP) Ruhut Sitompul lantas mempertanyakan dimana letak kesalahan pernyataan Jokowi itu.
Menurut Ruhut, masyarakat yang mempersoalkan permintaan kritik Jokowi adalah pihak-pihak yang bersebrangan dengan pemerintah.
Tanggapan tersebut disampaikan Ruhut melalui cuitan di akun Twitter pribadinya @ruhutsitompul pada Kamis, 11 Februari 2021.
Presiden RI ke 7 Bpk Joko Widodo minta dikritik dimana salahnya ?, Barisan Sakit Hati dan Kadrun2 merasa kecolongan ya jgn pada marah ach kalau semakin kalap semua apa yg dikerjakan Pak Jokowi dikatakan salah hati lama2 bisa Strokeeeeeee nggak bisa ikut Pemilu 2024 MERDEKA????????????.— Ruhut Sitompul (@ruhutsitompul) February 11, 2021
“Presiden RI ke 7 Bpk Joko Widodo minta dikritik dimana salahnya ?, Barisan Sakit Hati dan Kadrun2 merasa kecolongan ya jgn pada marah ach kalau semakin kalap semua apa yg dikerjakan Pak Jokowi dikatakan salah hati lama2 bisa Strokeeeeeee nggak bisa ikut Pemilu 2024 MERDEKA,” kata Ruhut.
Seperti diketahui, Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) meminta masyarakat untuk lebih aktif menyampaikan kritik terhadap kinerja pemerintah, terutama soal peningkatan perbaikan pelayanan publik.
“Masyarakat harus lebih aktif menyampaikan kritik, masukan, ataupun potensi maladiminstrasi dan para penyelenggara pelayanan publik juga harus terus meningkatkan upaya perbaikan-perbaikan," kata Jokowi, seperti dikutip Pikiranrakyat-depok.com dari kanal YouTube Sekretariat Presiden.
Baca Juga: 5 Tips Sederhana bagi Orang Tua untuk Memastikan Interaksi Anak Aman dalam Dunia Digital
Pernyataan itu juga dipertegas oleh Sekretaris Kabinet, Pramono Anung.
Dia mengatakan bahwa pemerintah membutuhkan kritik yang pedas dan keras dari insan pers.
"Kita memerlukan kritik yang terbuka, kritik yang pedas, kritik yang keras karena dengan kritik itulah pemerintah akan membangun lebih terarah dan lebih benar," kata Pramono.
Baca Juga: Tingkat Pendidikan Kades di Indonesia Berbeda-beda, Mendagri Support Adanya Pembinaan Aparatur Desa
Pramono menyampaikan hal tersebut saat peringatan Hari Pers Nasional Tahun 2021 pada 9 Februari 2021 lewat kanal YouTube Sekretariat Kabinet RI.
Dia juga menyebut keberadaan pers adalah ibarat jamu yang menguatkan bagi pemerintah.
"Bagi pemerintah, kebebasan pers adalah sesuatu yang wajib dijaga dan bagi pemerintah kebebasan pers, kritik, saran masukan itu seperti jamu, menguatkan pemerintah," tuturnya.
Baca Juga: Tingkat Pendidikan Kades di Indonesia Berbeda-beda, Mendagri Support Adanya Pembinaan Aparatur Desa
Pramono menambahkan, sebagai negara demokrasi, kebebasan pers merupakan tiang utama untuk menjaga demokrasi tetap berlangsung.***
