Network
PR DEPOK - Muhammad Jusuf Kalla atau yang lebih dikenal JK baru-baru ini melontarkan pertanyaan mengenai cara kritik pemerintahan Joko Widodo (Jokowi).
Dalam acara peluncuran Mimbar Demokrasi Kebangsaan Fraksi PKS DPR RI yang digelar secara daring, pada Jumat 12 Februari 2021, JK baru-baru ini menyoroti soal penurunan indeks demokrasi yang terjadi di Indonesia saat ini.
JK yang juga sebagai mantan Wakil Presiden RI ini menjelaskan tentang hal-hal objektif yang tidak sesuai dengan dasar-dasar demokrasi.
Baca Juga: Imbas Skandal Vaksin Covid-19, Menlu Peru Elizabeth Astete Mundur dari Jabatannya
Salah satu hal yang JK lontarkan dalam penjelasannya adalah pertanyaan terkait cara menyampaikan kritik pada pemerintah tanpa harus berurusan dengan polisi atau hukum.
Pertanyaan JK tersebut kemudian ditanggapi oleh banyak pihak, tak terkecuali Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD.
Mahfud MD mengatakan hal itu menanggapi pernyataan Wakil Presiden Ke-12 JK baru-baru ini mengenai cara kritik pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) agar tak dipolisikan.
Dalam siaran video yang diterima dari Humas Kemenko Polhukam, di Jakarta, Senin 15 Februari 2021, Mahfud MD menyebutkan bahwa Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf terbuka terhadap kritik.
