Network
PR DEPOK – Pengamat politik sekaligus filsuf, Rocky Gerung, menanggapi soal adanya kecurigaan publik bahwa isu revisi UU ITE dan anjuran presiden agar rakyat lebih aktif mengkritik itu memiliki maksud terselubung di baliknya.
Menurutnya, pemerintah sebetulnya masih menghindari untuk merevisi UU ITE, terlebih setelah ada kabar yang menyebut bahwa mereka tengah membentuk tim pembahas pedoman interpretasi UU ITE.
“Ini nanti diputar-putar, ini mesti ada tim antardepartemen untuk membicarakan apa interpretasi yang terbaik, sehingga presiden nggak perlu revisi. Jadi sebetulnya masih menghindari revisi juga, cukup dengan interpretasi,” ujar Rocky dalam pemaparannya, seperti dikutip Pikiranrakyat-Depok.com dari kanal YouTube miliknya.
Hal inilah, menurut Rocky Gerung, yang kemudian memunculkan kecurigaan dari sejumlah pihak yang kerap mengkritik pemerintah.
Kecurigaan ini, menurutnya, adalah hal yang masuk akal lantaran isu revisi UU ITE ini dianggap sebagai hal yang terlalu indah untuk menjadi kenyataan di era pemerintah seperti saat ini.
Ia lantas menganggap munculnya isu revisi UU ITE ini adalah bentuk kepanikan presiden yang menerima banyak kritik dari dunia internasional.
“Karena itu kita kaget, loh kok tiba-tiba, karena serangan internasional, indeks demokrasi turun, karena paper-paper kritis dari pengamat politik di Amerika dan Australia terhadap Indonesia, lalu presiden panik. Lalu dihubungkan dengan kalau demokrasinya buruk, maka investor juga nggak mau masuk ke Indonesia,” paparnya.
Dengan mengamati hal ini, ia lantas menyimpulkan bahwa isu revisi UU ITE ini hanyalah sugar cover atau kertas gula-gula yang dipakai untuk menutupi maksud sebenarnya.
“Karena itu kemarin saya katakan, jangan-jangan begitu masuk di DPR justru pidananya ditambah, kan itu juga revisi. Bahayanya begitu,” tutur Rocky Gerung.
Untuk diketahui, sebelumnya presiden mengungkapkan rencananya untuk merevisi UU ITE usai mengamati fenomena banyaknya warga yang saling lapor dengan menggunakan undang-undang tersebut sebagai salah satu rujukan hukumnya.
Ia lantas mengungkap kemungkinan UU ITE untuk direvisi jika penerapannya justru menimbulkan banyak rasa ketidakadilan.
Semangat awal UU ITE adalah untuk menjaga agar ruang digital Indonesia bersih, sehat, beretika, dan produktif. Kalau implementasinya menimbulkan rasa ketidakadilan, maka UU ini perlu direvisi. Hapus pasal-pasal karet yang multitafsir, yang mudah diinterpretasikan secara sepihak.— Joko Widodo (@jokowi) February 16, 2021
“Semangat awal UU ITE adalah untuk menjaga agar ruang digital Indonesia bersih, sehat, beretika, dan produktif. Kalau implementasinya menimbulkan rasa ketidakadilan, maka UU ini perlu direvisi. Hapus pasal-pasal karet yang multitafsir, yang mudah diinterpretasikan secara sepihak,” tulis presiden di akun Twitter @jokowi.***
