Network
PR DEPOK – Video kerumunan warga saat kunjungan Presiden Jokowi di Kota Maumere, Nusa Tenggara Timur (NTT), pada Selasa, 23 Februari 2021, menjadi polemik yang bergulir di tengah publik.
Meski pemerintah beranggapan kerumunan tersebut terjadi karena antusiasme warga sendiri dan di luar kendali dari tim pengaman Paspampres, peristiwa tersebut tetap tidak lepas dari kritikan publik.
Bahkan, banyak publik yang mengaitkan peristiwa kerumunan tersebut dengan kasus kerumunan yang menyeret Habib Rizieq ke penjara beberapa waktu lalu.
Menurut pengamat politik, Rocky Gerung, kritikan tersebut tidak akan terjadi jika Presiden Jokowi tidak keluar dari mobil dan membagi-bagikan hadiah.
Sebab, Rocky Gerung menilai, tindakan Presiden Jokowi yang membagi-bagikan hadiah tersebut yang justru memancing warga untuk semakin berkerumun.
Hal tersebut disampaikan Rocky Gerung lewat satu video yang diunggah di kanal YouTube pribadinya Rocky Gerung Official pada Rabu, 24 Februari 2021.
“Kalau saya liat video itu, Presiden memang memancing kerumunan dengan melempar-lemparkan hadiah dari dalam mobil. Kan itu artinya minta rakyat berkumpul, “nih gue punya hadiah”, kan kira-kira begitu,” kata Rocky Gerung seperti dikutip Pikiranrakyat-Depok.com.
“Kalau Presiden menganggap bahwa ini pandemi, jangan sampai drama ini berakhir tragis, maka dia diem aja di dalam mobil sambil lambai-lambaikan tangan, supaya ada kesempatan Paspampres meluruskan arah mobil supaya kerumunan gak mendekat.”
Terkait dengan perbandingan publik antara peristiwa ini dengan kasus Habib Rizieq, menurut Rocky Gerung, hal ini terjadi lantaran prinsip hukum yang tidak dijalankan dengan baik.
“Kan prinsip hukum mestinya equality before the law. Ini yang terjadi, stupidity before the law. Karena orang juga bandingkan langsung dengan Habib Rizieq yang dituduh melakukan kerumunan, tapi kemudian dihukum,” katanya.
Rocky Gerung menyarankan agar Presiden mau mengakui kesalahannya dan membayarkan denda sebagai konsekuensi hukum atas kerumunan yang terjadi di tengah pandemi.
Hal ini dilakukan supaya kontroversi atau polemik yang terjadi di tengah publik segera berakhir.
“Kalau kita mau fair, kasih pembelajaran yang lebih dramatis dari Habib Rizieq, kan harusnya begitu. Tapi yaudah itu sudah terjadi. Saya cuma kasih solusi, lain kali siapin dulu uang, baru lakukan pencitraan. Supaya gampang, begitu terdeteksi menimbulkan kerumunan ya dihukum aja langsung disitu dengan membayar denda,” ujar Rocky Gerung.
Lebih lanjut, Rocky Gerung mengatakan, bahwa jika ingin mengikuti prinsip equality before the law, Presiden harus tetap diperiksa.
Sebab, peristiwa kerumunan dari kunjungan Presiden tersebut telah melanggar undang-undang.
“Walaupun nanti di dalam perdebatan di pengadilan, yang mungkin akan dianggap ada alasan pemaaf karena ketergesa-gesaan, antusiasme, dan segala macem itu, atau disebut Presiden melakukan itu karena dipaksa oleh keadaan untuk menemui rakyat, ya bisa aja. Nanti ada interpretasi keadaan memaksa,” ujar Rocky Gerung.
Meski begitu, Rocky Gerung menilai bahwa hal ini adalah masalah hukum. Jangan sampai, nantinya justru prinsip-prinsip hukum itu sendiri akhirnya dilecehkan.
“Tapi ini soal hukum. Kita mungkin akan menganggap bahwa prinsip-prinsip hukum itu akhirnya dilecehkan sendiri oleh mereka yang seharusnya memberi contoh penegakan hukum,” kata Rocky Gerung.***
