Network
PR DEPOK - Pakar hukum tata negara, Refly Harun, mengomentari tudingan Benny K Harman terhadap Polri bahwa ada intel yang memberikan ancaman kepada para pengurus Partai Demokrat.
Dalam video yang diunggah di kanal YouTube Refly Harun pada Kamis, 11 Maret 2021, ia menilai bahwa publik saat ini memang sangat menantikan jawaban dari pertanyaan soal keterlibatan istana dalam KLB Demokrat di Deli Serdang.
"Secara post factum itu bisa dijawab dengan mudah, yaitu memberikan sanksi kepada Moeldoko, mudah kan. Suruh memilih Moeldoko, apakah mau jadi KSP (Kepala Staf Presiden) ataukah berjuang untuk merebut kepemimpinan Demokrat," ujar Refly Harun, sebagaimana dikutip Pikiranrakyat-Depok.com.
Baca Juga: Ramalan Zodiak Kamis, 11 Maret 2021: Cancer, Meski Fisik Kuat tetapi Suasana Hati Tidak Stabil
Menurutnya, Moeldoko harus rela mengorbankan salah satunya untuk membuktikan bahwa istana tidak terlibat.
Namun, jika Moeldoko hingga saat ini masih belum mendapatkan sanksi dan masih berupaya merebut Partai Demokrat, bisa jadi istana memang memiliki andil dalam pengambilalihan partai yang diketuai AHY ini.
Baca Juga: UBS 10 Gram Nyaris Rp9 Juta, Cek Daftar Harga Emas di Pegadaian Kamis, 11 Maret 2021
Refly Harun lantas menyinggung soal tudingan yang ditujukan kepada Polri, bahwa ada gerakan ancaman kepada para pengurus Partai Demokrat di daerah.
"Itu (tudingan) harus dibuktikan, cuma memang saya berharap bahwa pihak kepolisian benar-benar menjalankan tupoksinya, sebagai pelindung dan pengayom masyarakat, sebagai penjaga keamanan dan ketertiban, dan fungsi penegakkan hukum," tuturnya.
Pakar hukum tata negara itu juga mewanti-wanti agar polisi tidak terseret ke dalam ranah politik.
