Network
PR DEPOK - Ekonom senior, Rizal Ramli, menyinggung soal masa jabatan presiden yang melebihi batas maksimal dan melanggar UUD 1945.
Dalam cuitan yang diunggah di akun Twitter pribadinya @RamliRizal pada Senin, 15 Maret 2021, ia menyoroti pihak yang ingin terus memimpin padahal menyalahi aturan dan memiliki kinerja yang "memble".
"Ada yg kepengin 3x, padahal melanggar UUD. RI bisa bubar, wong kinerja memble, ekonomi & kesejahteraan rakyat anjlok," ujar Rizal, sebagaimana dikutip Pikiranrakyat-Depok.com.
Ada yg kepengin 3x, padahal melanggar UUD. RI bisa bubar, wong kinerja memble, ekonomi & kesejahteraan rakyat anjlok. Demokrasi nyungsep. KKN+Dinasti semakin menjadi. Mungkin klo lebih nekad & lebih cerdas dari Putin, atau prestasi lebih hebat dari Xi Jinping, boleh lah mimpi ????— Dr. Rizal Ramli (@RamliRizal) March 15, 2021
Tak hanya itu, ekonom tersebut juga menyinggung soal indeks demokrasi yang kian menurun, serta maraknya tindakan Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme (KKN).
"Demokrasi nyungsep, KKN+ Dinasti semakin menjadi," tuturnya menambahkan.
Lebih lanjut, mantan Menteri Keuangan RI itu membandingkan sosok pemimpin yang tak disebutkan namanya ini dengan Presiden Rusia, Vladimir Putin, dan Presiden Republik Rakyat China, Xi Jinping.
Menurutnya, jika sang pemimpin lebih cerdas dan lebih nekad dari Putin, serta memiliki prestasi yang lebih hebat dari Xi Jinping, maka bukan hal yang mustahil untuk bermimpi memimpin melebihi batas maksimal yang telah ditentukan.
"Mungkin klo lebih nekad& lebih cerdas dari Putin, atau prestasi lebih hebat dari Xi Jinping, boleh lah mimpi," kata Rizal Ramli mengakhiri.
Untuk Diketahui, publik Indonesia saat ini tengah dihebohkan dengan isu akan diperpanjangannya masa jabatan presiden menjadi tiga periode.
Isu ini muncul kembali usai insiden Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat di Deli Serdang, Sumatra Utara.
Sejumlah tokoh dan politisi menilai bahwa tindakan mengambil alih Partai Demokrat bisa jadi sebagai upaya untuk melancarkan jalan menuju Jokowi tiga periode.
Pasalnya, berbagai tanggapan menyebut bahwa jika Partai Demokrat berhasil diambilalih oleh Moeldoko, yang berada di lingkaran pemerintahan, maka otomatis partai tersebut akan menjadi partai koalisi yang mendukung pemerintah.
Dengan demikian, para tokoh dan politisi ini menilai hal tersebut akan melemahkan pihak oposisi sehingga pemerintah akan lebih mudah untuk melakukan amandemen untuk menambah masa jabatan menjadi tiga periode.
Akan tetapi, Menko Polhukam, Mahfud MD, baru-baru ini membantah bahwa Jokowi ingin menjabat selama tiga periode.
Baca Juga: Update Persebaran Covid-19 Depok, 15 Maret 2021: 39.019 Positif, 35.597 Sembuh, 778 Meninggal Dunia
Dalam pernyataannya, ia menuturkan bahwa Presiden RI ke-7 itu telah dengan tegas menolak jika ada pihak yang mendorongnya untuk memimpin selama tiga periode.
"Presiden Jokowi tak setuju adanya amandemen lg. Bahkan pd 2/12/2019 mengatakan bhw kalau ada yg mendorongnya menjadi Presiden lagi maka ada 3 kemungkinan: 1. Ingin menjerumuskan; 2. Ingin menampar muka; 3. Ingin mencari muka. Kita konsisten saja, batasi jabatan Presiden 2 priode," ujarnya dalam cuitan di akun Twitter @mohmahfudmd.***
