Network
PR DEPOK – Pengamat politik, Rocky Gerung mengomentari wacana politik yang beredar di tengah masyarakat.
Belakangan ini, beredar poster yang memperlihatkan Ketua DPR RI, Puan Maharani dan Kepala Kantor Kepresidenan (KSP) Moeldoko yang bersanding sebagai Calon Presiden (Capres) dan Calon Wakil Presiden (Cawapres).
Menurut Rocky Gerung, poster itu beredar sebagai upaya Moeldoko untuk mencari perlindungan ke PDIP.
Baca Juga: Geram dengan Sikap Aparat Hukum pada Habib Rizieq, Haikal Hassan: Kalian Telah Mengundang Azab!
“Seharusnya kita anggap saja bahwa itu serius, supaya terjadi persaingan politik dari sekarang,” kata Rocky Gerung seperti dikutip Pikiranrakyat-Depok.com dari kanal YouTube Rocky Gerung pada Sabtu, 20 Maret 2021.
Dosen Filsafat Universitas Indonesia (UI) itu menganggap bahwa wacana bersandingnya Puan dan Moeldoko bukanlah persoalan.
“Enggak ada soal kan Pak Moeldoko didampingkan pada Puan (Maharani) sebagai Presiden,” ucapnya.
Lebih lanjut, Rocky Gerung menyoroti juga "gimik" yang dilakukan oleh Moeldoko akhir-akhir ini.
“Yang menarik sebetulnya itu gimik dari Pak Moeldoko. Tentu orang bisa baca apa fungsinya Moeldoko, berfungsi atau tidak."
“Saya menduga bahwa Moeldoko habis diomeli oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) lalu cari perlindungan di PDIP,” kata Rocky Gerung menambahkan.
Oleh sebab itu, pendukung Moeldoko lantas membuat poster Puan-Moeldoko supaya langsung aman.
“Ini sebenarnya umpan buat surveyor. Jadi para surveyor bersiap-siap untuk kebanjiran dana dari mereka yang punya ambisi,” ujarnya.
Pria berusia 62 tahun ini menyebut bahwa hal yang tidak biasa yang dilakukan Moeldoko yakni merampok partai.
“Itu sudah terjadi maka dia mesti lanjutkan langkahnya yaitu mencalonkan diri,” tutur Rocky Gerung.
Oleh karena itu, menurutnya, tegur menegur di kalangan elite sudah terjadi dan sudah terbaca di dalam poster-poster beredar.
“Moeldoko kan player politik yang canggih yang tahu juga rahasia di balik Istana. Dan itu yang membuat politik itu bergairah,” kata dia.
Dengan demikian, ia menilai bahwa seolah-olah masyarakat tidak sedang bernegara dan seolah-olah politik hanya urusan poster dan surveyor yang mengatur politik.
“Tidak ada pendidikan kewarganegaraan. Padahal sejak SMP ada PKN. Yang gagal itu negara dalam mengajarkan kewarganegaraan,” ujarnya.***
