Network
PR DEPOK - Kemunculan isu impor beras sejak beberapa waktu lalu terus menimbulkan banyak perdebatan.
Sebelumnya, Menteri Perdagangan (Mendag), Muhammad Luthfi berencana untuk mengimpor beras di tengah masa panen bulan Maret ini.
Kebijakan impor tersebut bertujuan untuk memenuhi stok di Bulog sebagai upaya menjaga ketahanan pangan (iron stock).
Dengan begitu beras impor akan menjadi cadangan yang akan digunakan bila stok utama telah habis digunakan.
Menanggapi kabar tersebut, pengamat politik, Rocky Gerung turut angkat suara.
Sebagaimana dikutip Pikiranrakyat-depok.com dari kanal YouTube Rocky Gerung Official, ia mencurigai ketidakberesan rencana impor beras tersebut.
Pendiri Setara Institute dan Perhimpunan Pendidikan Demokrasi itu menanggapi soal keterlibatan pemburu rente dalam impor beras.
"Yang ga ada alternatif adalah perburuan rente dan itu hanya bisa lewat impor beras," ucap Rocky Gerung.
Tidak hanya itu, Rocky Gerung menilai tanggapan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang sempat dilontarkan kepada Mendag tidak biasa dan seolah menunjukan sinyal "tukar tambah politik".
Baca Juga: Tak Yakin Anies Kandidat Terkuat Capres, Geisz Chalifah: Ada yang Menyunat Angka dan Itu Sudah Biasa
"Kita harus kepo secara politis, ngapain PDIP bereaksi begitu gempar, padahal sebetulnya kita mesti percaya Bulog yang secara mudah menerangkan 'gudang gue penuh, ngapain impor'. Tapi, yang paling bagus sebetulnya kita perhatikan opini dari/pendapat komentar menolak dari beberapa kepala daerah, karena itu yang real. Jadi, kalau kepala daerah bicara itu artinya dia tahu bahwa stok di tempat dia cukup. Sehingga, dia mau lindungi petani. Justru kalau PDIP bicara, itu justru semacam sinyal tukar tambah politik," ujarnya.
Dia pun berasumsi bahwa persoalan impor beras sejatinya merupakan masalah "gudang politik" dalam rangka memenuhi modal untuk tiga tahun mendatang, merujuk pada Pilpres 2024.
"Pada akhirnya, orang bikin kalkulasi bahwa soal beras ini bukan masalah gudang yang ada di Bulog atau survei BPS yang memperkirakan bahwa kita akan punya 3 juta ton dan itu berarti kita ga perlu impor, tapi ini masalah gudang politik yang kosong dalam fraksi partai yang berupaya untuk nabung-ngerampok rente per kilogram, supaya ada modal untuk bermain politik di dalam tiga tahun mendatang. Jadi berupayalah mereka untuk memanfaatkan kartel," tuturnya.
Baca Juga: Update Persebaran Covid-19 Depok, 24 Maret 2021: 40.980 Positif, 37.716 Sembuh, 810 Meninggal Dunia
Tidak hanya soal impor beras, dalam perbincangan yang dimoderatori oleh Hersubeno Arief tersebut juga mengkritik partai politik yang berada di lingkup impor beras ini.
"Jadi, kita disiksa sebetulnya untuk melihat seolah-olah ada partai pro rakyat, padahal sebetulnya itu soal pembagian yang nggak beres, itu sebenarnya intinya," ujarnya.
Rocky menilai bahwa negara ini tidak terurus dan orang-orang di kabinet hanya mementingkan diri sendiri.
Ia juga turut menyoroti soal kepercayaan publik yang kian hari kian berkurang kepada pemerintah.
"Kita merasa bahwa negara ini nggak diurus sebetulnya dan semua orang di dalam kabinet berupaya mengurus pundi-pundi masing-masing. Ini keadaan yang membuat kita gak percaya. Seluruh keterangan istana membuat kita menunda kepercayaan," ujarnya.
Dia pun memberikan analisisnya terkait dengan masalah impor beras yang menyebut persolan ini bermuara pada keadilan distribusi dan kartel yang bermain di persoalan impor beras yang sudah lama mengakar.
"Sebetulnya, pikiran utama kita sekarang adalah soal distribusi yang adil. Jadi, political economy analysis menunjukan bahwa permainan kartel ini diem diem sebetulnya. Bukan diam-diam! Tapi, didiamkan oleh presiden karena meman itu bagian dari upaya untuk menambal tabungan politik melalui permainan rente. Jadi, nggak ada lagi yang tersembunyi, yang ada adalah publik menunggu menteri perdagangan konsisten untuk mundur," tuturnya.***
