"Jangan semua dinas diberi, kita tidak punya skala prioritas, tidak tahu prioritasnya yang mana," ucap Presiden Jokowi.
Menurut Presiden Jokowi, untuk tingkat kabupaten, cukup 2 pos anggaran APBD yang menjadi prioritas.
"Untuk kabupaten menurut saya, 2 saja cukup, beri prioritas. Saya ingin semua pasar di kabupaten saya selesai dalam 5 tahun ke depan ya sudah konsentrasikan angggaran itu ke sana. Saya mau buka sawah baru sekian ribu hektare ya sudah konsentrasikan ke sana, 60-70 persen konsentrasikan anggaran ke sana," tutur Jokowi.
Lebih lanjut, Jokowi berpendapat, dengan membuat prioritas anggaran APBD, maka ada pengadaan barang yang dapat dilihat dan dinikmati rakyat.
"Tapi kalau diecer-ecer setahun (anggaran) hilang, 2 tahun hilang, kok tidak kelihatan (barangnya), tahu-tahu sudah 5 tahun tidak kepilih (lagi), karena gak jelas. Ini bupati kok sudah 5 tahun gak kelihatan apa-apa? Karena belanjanya diecer-ecer di semua pos belanja," tambah Presiden.
Presiden Jokowi pun meminta para bupati mencari 2 pos prioritas yang dibiayai secara penuh oleh APBD.
"Cari yang benar-benar ada manfaat langsung untuk rakyat. Saya selalu sampaikan 'money follow program', anggaran harus mengikuti apa yang menjadi prioritas para bupati, penganggaran harus fokus pada hal-hal esensial yang benar-benar dibutuhkan," ucap Presiden Jokowi.
Permintaan Jokowi agar bupati mencari 2 pos prioritas anggaran karena baik APBD maupun APBN jumlahnya terbatas.