Survei Charta Politika: 51,3 Persen Responden Percaya Pemerintah Tak Terlibat KLB Partai Demokrat

- 29 Maret 2021, 11:05 WIB
Partai Demokrat kubu Moeldoko dalam acara Kongres Luar Biasa (KLB) Deli Serdang.
Partai Demokrat kubu Moeldoko dalam acara Kongres Luar Biasa (KLB) Deli Serdang. /Endi Ahmad/Antara

PR DEPOK - Hasil survei Charta Politika menunjukkan 51,3% dari 1.200 responden percaya pemerintah tidak terlibat KLB Partai Demokrat di Deli Serdang, Sumut.

Survei ini dilakukan pada 20-24 Maret 2021.
 
"Menurut Anda, apakah pemerintah Jokowi terlibat atau tidak terlibat dalam KLB Partai Demokrat terkait penunjukan Moeldoko sebagai ketua umum Partai Demokrat versi KLB ?" kata Yunarto Wijaya, Direktur Eksekutif Charta Politika Indonesia bertanya kepada respondennya dikutip Pikiranrakyat-Depok.com dari Antara.

Baca Juga: Minta Masyatakat Tenang Soal Insiden Bom Bunuh Diri, Mahfud MD: Jika Curigai Sesuatu Harap Infokan ke Polisi

Kemudian, 15,7% responden memilih pemerintah terlibat dan sebanyak 33,1% memilih tidak tahu atau tidak menjawab.
 
Sementara itu, 37,6% responden tidak setuju dengan hasil KLB Partai Demokrat, tapi sebanyak 18,1% responden setuju, dan 44,3% tidak menjawab atau tidak tahu.

Di sisi lain 51,9% responden mengaku mengikuti polemik Partai Demokrat dan 23,1% mengaku tidak tahu masalah di partai politik tersebut.

Baca Juga: Sebut Moeldoko Tak Dibutuhkan Lagi oleh Istana, Irwan Fecho: Semoga Pemerintah Segera Menjauh Darinya
 
Anggota Komisi III DPR dari F-PKS, Mardani Ali Sera berpendapat dugaan keterlibatan KSP Moeldoko dalam KLB Partai Demokrat merugikan Jokowi lantaran berada di bawah kepemimpinan presiden.
 
"Terlepas dari hasil survei, persepsi publik bahwa Moeldoko adalah lingkaran dalam Pak Jokowi sebenarnya sangat merugikan Pak Jokowi, jika tidak ada sikap apalagi pernyataan (pemerintah). Ini buat saya menunjukkan etika dan logika demokrasi yang tidak jalan, dan itu buruk buat pemerintah pusat," ujarnya.
 
Jika Jokowi tidak menanggapi keterkaitan Moeldoko dalam KLB Partai Demokrat, maka ini beresiko menurunkan tingkat kepercayaan publik terhadapnya.

Baca Juga: Kritik Ucapan Jokowi Terkait Terorisme, Alissa Wahid: Kurang Tepat, Banyak Teroris Berangkat dari Ajaran Agama
 
Tingkat kepercayaan Jokowi yang rendah akan berdampak terhadap biaya yang mesti dikeluarkan pemerintah untuk pemulihan pandemi khususnya sektor kesehatan ekonomi.

Sementara itu, hasil survei capres yang digelar Charta Politika Indonesia menyebutkan 1,3% responden memilih Moeldoko.

Angka ini menempati urutan sembilan besar di bawah Menteri BUMN Erick Thohir di urutan sembilan yang dipilih 2,1% responden.

Halaman:

Editor: Ahlaqul Karima Yawan

Sumber: ANTARA


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah

x