BREAKING NEWS! Kemenkumham Tolak Sahkan Kepengurusan Partai Demokrat Kubu Moeldoko

Jika, KLB Deli Serdang merasa bahwa AD-ART tersebut tidak sesuai dengan UU Partai Politik, kata Yasonna Laoly, dirinya mempersilakan untuk menggugat hal tersebut di pengadilan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

"Kami seperti yang disampaikan sejak awal, bahwa pemerintah bertindak objektif, transparan dalam memberi keputusan tentang persoalan Partai Demokrat ini."

Di akhir pernyataannya, Yasonna Laoly mengaku sangat menyesalkan adanya statement dari pihak-pihak yang menuding pemerintah ikut campur terhadap polemik yang terjadi di tubuh Partai Demokrat.

Baca Juga: Christ Sindir Said Aqil yang Dinilai Kencang Bicara Radikalisme: Makin Tua Harusnya Semakin Bijak, Bukan Jahat

"Oleh karenanya sekali, kami kembali menyesalkan statement dari pihak-pihak sebelumnya menuding pemerintah mengatakan campur tangan memecah belah partai politik," ujar Yasonna Laoly secara tegas.

Sebelumnya, Partai Demokrat kubu Moeldoko telah menyerahkan berkas-berkas kepengurusan ke Kemenkumham melalui Direktorat Jenderal Administrasi Hukum dan Umum (AHU).

Berkas berupa permohonan pengesahan kepengurusan hasil KLB tersebut telah diteliti dan dipelajari oleh Kemenkumham, termasuk melihat ketentuan undang-undang serta Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD-ART) partai termasuk keabsahan pelaksanaan KLB di Deli Serdang.

Baca Juga: Sindir Ucapan Moeldoko yang tak Pernah Ngemis Jabatan, Rachland: Harusnya DItutup 'Saya Lebih Suka Ngerampok'

Pada prosesnya, Kemenkumham juga memberikan kesempatan kepada pengurus Partai Demokrat versi KLB Deli Serdang untuk melengkapi berkas bila ada kekurangan.***