Network
PR DEPOK – Juru Bicara Partai Demokrat versi KLB, Muhammad Rahmad memberikan penjelasan terkait polemik Partai Demokrat.
Belum lama ini, diketahui Partai Demokrat kubu Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) digugat biaya ganti rugi senilai Rp100 miliar.
Rahmad pun membeberkan bahwa dalam empat tahun belakangan, DPP Partai Demokrat kerap memungut uang dari DPC dan DPD di daerah.
“Jadi empat tahun terakhir, itu ada peraturan yang dibuat oleh DPP Partai Demokrat yang memungut uang dari DPC dan DPD,” ucap Rahmad seperti dikutip Pikiranrakyat-Depok.com dari kanal YouTube tvOneNews pada Kamis, 8 April 2021.
Jadi, menurut penuturannya, pungutan tersebut berbentuk vertikal dari DPP ke lembaga di bawahnya.
“Setelah kita hitung-hitung, kira-kira dalam empat tahun terakhir itu jumlahnya sudah mencapai Rp100 miliar,” katanya.
Oleh karena itu, Rahmad menerangkan bahwa nantinya uang Rp100 miliar tersebut akan dikembalikan ke DPC dan DPD.
“Maka dari itu, kuasa hukum mematok Rp100 miliar, yang mana nantinya akan dikembalikan ke DPC dan DPD,” ujar Rahmad.
Ia pun menanggapi pernyataan yang menyebut bahwa selama empat tahun terakhir itu, tidak ada pihak yang keberatan, dan bahkan sudah mengikuti aturan yang disusun oleh Partai Demokrat.
“Keberatan atau tidak keberatan itu kan kalau disampaikan ke publik. Dalam hati ya pasti teman-teman itu ngomel-ngomel juga,” katanya.
Lebih lanjut, Rahmad mengatakan bahwa apakah adanya keterlibatan Partai Demokrat versi KLB tidak terlalu penting.
Baca Juga: Massa Diduga HMI Demo Anies Soal Korupsi, Christ Wamea: Yang Sudah Jelas Korupsi Bansos Tidak Demo
“Apakah kita terlibat atau tidak terlibat di situ, yang penting uang kerugian itu tentu memiliki dasar argumentasi yang kuat oleh kuasa hukum,” ucap dia lagi.
Persoalannya, lanjut Rahmad, adalah ketika uang itu nanti sudah diterima, dan didistribusikan ke mana.
“Itu fokusnya. Uang ini akan kita kembalikan ke kader-kader di daerah, kembalikan ke DPC dan DPD,” ujarnya.***
