Anies Baswedan Teratas dalam Survei Capres IPO, RH: yang Terdepan Sangat Ditentukan Kepuasan Publik ke Jokowi

- 11 April 2021, 19:27 WIB
Pakar hukum tata negara, Refly Harun.
Pakar hukum tata negara, Refly Harun. /Twitter @ReflyHZ

PR DEPOK - Pakar hukum tata negara, Refly Harun, menyoroti hasil survei calon presiden atau capres yang dilakukan oleh Indonesia Political Opinion (IPO).

Survei yang menempatkan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, di peringkat pertama itu, dinilai Refly Harun tak bisa dijadikan patokan untuk Pilpres 2024 mendatang.

"Tapi lima nama ini (Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, Sandiaga Uno, Ridwan Kamil, dan AHY) perlu terus dipertimbangkan di urutan depan, dan bahkan enam (dengan Prabowo), karena AHY menggeser Prabowo," ujarnya, seperti dikutip Pikiranrakyat-Depok.com dari kanal YouTube Refly Harun.

Baca Juga: Optimis Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun Ini Masih Terbuka, Wamenag: Situasi Ini Lebih Positif

Menurutnya, keenam nama yang berada di peringkat tertinggi survei IPO memang kerap mendominasi hasil survei lembaga, hanya urutannya saja yang berubah-ubah.

"Awalnya AHY tidak begitu, tapi mungkin karena take over Partai Demokrat oleh Moeldoko, AHY naik daun. Jadi ada enam nama ini yang selalu ada terdepan, tetapi kalau soal urutan itu changeable, saling menggantikan," tutur Refly Harun menjelaskan.

Dengan urutan yang berubah-ubah ini, katanya, tidak bisa dikatakan bahwa Anies selalu berada di peringkat nomor satu.

Namun, lanjut pakar hukum tersebut, hasil survei ini paling tidak memberikan sinyal terkait dengan orang-orang yang duduk di pemerintahan dan tidak duduk di pemerintahan.

Baca Juga: Soal Pembatalan Kajian Ramadhan di PT Pelni, Adhie Massardi: Patut Dipersoalkan karena Bisa Berdampak Serius

"Jadi Anies walaupun Gubernur DKI, tidak dipersepsi sebagai bagian dari rezim saat ini. Bahkan dipersepsi sebagai justru orang yang di luar rezim saat ini."

Halaman:

Editor: Annisa.Fauziah

Sumber: YouTube Refly Harun


Tags

Artikel Terkait

Terkini

Terpopuler

Terpopuler Pikiran Rakyat Network

Pikiran Rakyat Media Network

X