Network
PR DEPOK - Anggota Komisi V DPR RI Fraksi Demokrat, Irwan Fecho baru-baru ini menyinggung soal penguasa yang sibuk melakukan pencitraan.
Melalui akun Twitter pribadinya, Irwan tampak heran dengan penguasa yang menampilkan seolah dekat dengan rakyatnya.
Padahal menurutnya, penguasa tersebut telah menggunakan banyak sekali anggaran dari uang rakyat untuk membangun infrastruktur.
Mengapa penguasa sibuk pencitraan dirinya seolah2 dekat & sll didukung rakyat pdhl dia tlh gunakan ribuan trilyun anggaran u/ pembangunan. Karena dia tahu kekuasaannya lemah. Pembangunannya bkn u/ rakyat. Yang dibangun bkn keadilan. Hak-hak rakyatnya tdk diberikan secara benar.— Irwan Fecho (@irwan_fecho) April 13, 2021
"Mengapa penguasa sibuk pencitraan dirinya seolah2 dekat & sll didukung rakyat pdhl dia tlh gunakan ribuan trilyun anggaran u/ pembangunan," kata Irwan Fecho seperti dikutip Pikiranrakyat-Depok.com dari akun @irwan_fecho.
Irwan berpendapat sikap itu dilakukan sang penguasa lantaran dirinya menyadari betul bahwa kekuasaannya itu lemah.
"Karena dia tahu kekuasaannya lemah," ucapnya.
Irwan juga mengungkapkan bahwa dana anggaran yang digunakan untuk pembangunan sebenarnya bukan untuk rakyat.
Bahkan, ia menilai bahwa penguasan tersebut juga tidak membangun keadilan, malah ia tak memberikan hak rakyat dengan benar.
"Pembangunannya bkn u/ rakyat. Yang dibangun bkn keadilan. Hak-hak rakyatnya tdk diberikan secara benar," ujar Wasekjen Partai Demokrat tersebut menambahkan.
Baca Juga: Sinopsis The Expendables, Aksi Sekelompok Tentara Bayaran dalam Melenyapkan Diktator Latin
Diduga pernyataan tersebut menyindir Presiden Joko Widodo (Jokowi) lantaran hal yang disinggung adalah soal pembagunan infrastruktur.
Seperti diketahui meski Indonesia tengah menghadapi pandemi Covid-19, tapi hal itu tidak menghentikan proses pembangunan di negeri ini.
Anggaran yang digelontorkan presiden untuk pembangunan pun tak main-main, Jokowi sempat menyatakan bahwa anggaran pembangunan infastruktur untum tahun 2021 adalah sebesar Rp414 triliun.
Baca Juga: Normalkah Rasa Lapar Saat Puasa Setelah 2 Sampai 4 Jam Sahur? Simak Penjelasan Ahli Berikut Ini
Jumlah tersebut diketahui diutamakan untuk pemulihan ekonomi, penyediaan layanan dasar, dan peningkatakan konektivitas.
Informasi itu disampaikan Jokowi dalam sambutan Pengantar Pemerintah atas RUU APBN Tahun Anggaran 2021 dalam acara sidang tahunan di Kompleks Parlemen, Jakarta.***
