Network
PR DEPOK – Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan bahwa tantangan pemulihan ekonomi akibat pandemi Covid-19 masih cukup menantang di tahun depan.
Hal ini dapat disebabkan oleh faktor eksternal maupun faktor internal.
“Ini menjadi tantangan 2022 di mana kita perlu mengakselerasi pemulihan ekonomi sekaligus kesehatan APBN yang sudah bekerja sangat keras dalam dua tahun berturut-turut untuk menghadapi pandemi,” ungkap Menkeu dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrembang) 2021 di Jakarta dikutip Pikiranrakyat-depok.com dari ANTARA pada Selasa, 4 Mei 2021.
Baca Juga: Jadwal Buka Puasa Kota Depok dan Sekitarnya Hari Ini Selasa, 4 Mei 2021
Pandemi Covid-19 disebut Menkeu masih mempunyai risiko yang cukup tinggi karena kasus Covid-19 secara global sudah menyentuh angka di atas 800 ribu per hari dan diperparah dengan hadirnya varian baru.
Beberapa negara seperti India, Brasil, Chili, Turki, dan beberapa negara di Eropa kedatangan gelombang baru kasus Covid-19.
“Pada saat yang sama kita melihat meskipun program vaksinasi telah dimulai di seluruh dunia namun aksesnya tidak merata,” ungkap Menkeu.
Baca Juga: Film Black Phanter 2 akan Tayang Tahun Ini Tanpa Chadwick Boseman
Sri Mulyani juga menuturkan risiko-risiko akibat pandemi ke depannya akan memberikan dampak dalam usaha pemulihan ekonomi di tahun ini dan tahun depan yang bisa diakibatkan karena faktor eksternal maupun internal.
Faktor eksternal yang pertama adalah kebijakan fiskal moneter di negara maju khususnya pada Amerika Serikat entah dalam wujud inflasi dan suku bunga global yang berakibat dengan munculnya volatilitas nilai tukar serta capital flow.
Kemudian adanya disparitas laju pemulihan ekonomi dunia juga akan memberikan dinamika atau perubahan di mancanegara termasuk dari segi stimulus ataupun kemampuan untuk mendapatkan vaksin Covid-19.
Selanjutnya, upaya pemulihan ekonomi dari negara-negara besar seperti China, Amerika Serikat, dan Eropa yang tentu memberikan efek domino dengan naiknya harga komoditas.
“Ini seperti yang terjadi 2009 di mana akan memunculkan boom komoditas yang harus diantisipasi baik positif maupun negatifnya,” tutur Menkeu.
Faktor eksternal tersebut akan jadi pendorong perubahan kondisi ekonomi domestik tahun ini dan tahun depan serta akan memberikan pengaruh pada rancangan APBN ke depan.
Sedangkan untuk faktor internal, Menkeu mengungkapkan bahwa proses pemulihan ekonomi beberapa daerah atau sektor di Indonesia belum merata.
“Untuk sektor industri keuangan harus tetap dijaga karena mereka masih dalam posisi untuk mendukung pemulihan namun mereka juga terlihat adanya kinerja dari sektor usaha yang perlu untuk diwaspadai,” jelas Menkeu.
Kemudian faktor berikutnya adalah adanya digitalisasi teknologi dan iklim yang akan memberikan sumbangsih terkait outlook ekonomi serta keuangan negara.
“Ini lah yang harus menjadi perhatian bagi kita semua policy maker di pusat dan di daerah,” ucapnya.
Maka dari itu Menkeu mengimbau kepada pemerintah pusat dan daerah untuk saling bekerjasama agar mampu mengantisipasi potensi risiko yang mungkin muncul.
Ia juga yakin bahwa pemerintah pusat akan menjalankan kebijakan APBN dengan berimbang, terukur dan terarah, dan kepada pemerintah daerah diharapkan keikutsertaannya lewat penggunaan APBD.
Sri Mulyani menjelaskan bahwa pemerintah daerah harus melakukan usaha pemulihan ekonomi dengan mengikuti ketentuan dari pemerintah pusat agar tidak terjadi tumpang tindih.
“Bisa saja APBN menuju countercyclical tapi daerah arahnya tidak sesuai pusat. Ini menimbulkan kompleksitas karena APBD dan transfer ke daerah itu sepertiga APBN jadi jumlahnya cukup mempengaruhi perekonomian Indonesia,” tutup Menkeu.***
