Network
PR DEPOK - Pakar hukum tata negara, Refly Harun, mengomentari soal seruan Jokowi Mania atau JoMan untuk memecat Menteri Sekretaris Negara atau Mensesneg, Pratikno terkait perdebatan soal Bipang Ambawang yang disebut dalam pidato Presiden RI Jokowi.
Dalam keterangannya, Refly Harun menyoroti seruan JoMan untuk memecat Pratiko dari jabatan sebagai Mensesneg lantaran dinilai telah berulang kali lalai dalam menyiapkan data yang akan disampaikan dalam pidato Jokowi.
Menurutnya, human error atau kesalahan semacam ini tidak dapat disepelekan, mengingat saat ini masyarakat begitu sensitif terhadap pemerintahan Presiden Jokowi.
"Masyarakat sekarang sangat sensitif terhadap pemerintahan Presiden Jokowi, yang dianggap terlalu meng-endorse, misalnya, di satu sisi kelompok-kelompok non muslim, atau kelompok-kelompok yang anti terhadap muslim secara hukum," ujar Refly Harun, seperti dikutip Pikiranrakyat-Depok.com dari kanal YouTube miliknya.
Selain itu, lanjutnya, pemerintah juga seolah membiarkan banyak tenaga kerja asing atau TKA China yang terus berdatangan.
Padahal, tutur Refly Harun melanjutkan, masyarakat saat ini tengah gencar dilarang mudik oleh pemerintah.
Dengan latar belakang masyarakat yang tengah sensitif terhadap pemerintah ini, lanjut pakar hukum tersebut, maka kesalahan menyebutkan Bipang Ambawang sebagai salah satu pilihan oleh-oleh lebaran akan menjadi kesalahan yang fatal.
"Orang akan menganggap bener-bener ini tim Jokowi atau tim komunikasi presiden adalah orang-orang yang selama ini tidak peka terhadap isu-isu yang seperti ini," katanya.
Dalam konteks soal Bipang Ambawang ini, ujar Refly Harun, bisa dipahami jika JoMan lantas meminta pertanggungjawaban dari Mensesneg Pratikno.
Baca Juga: Kapolda Metro Jaya Tinjau Pos Penyekatan di Cikarang Barat: Ini Memang Sesuatu yang Tidak Mudah
Menurutnya, kesalahan dalam pidato Jokowi yang lantas diributkan oleh publik ini tak bisa sepenuhnya ditimpakan kepada pembuat teks pidato.
Ia menuturkan, proses pembuatan teks hingga akhirnya teks pidato tersebut bisa sampai ke tangan Jokowi dan dibacakan, harus melewati sejumlah saringan terlebih dahulu.
"Sampai saringan terakhir adalah Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) kalau teks itu memang harus dari Menteri Sekretaris Negara atau Kementerian Sekretariat Negara," ujarnya menerangkan.
Kendati demikian, Refly Harun menilai bahwa permintaan Jokowi Mania atau JoMan untuk memecat Pratikno adalah permintaan yang berlebihan.
"Menurut saya sedikit agak berlebihan kalau JoMan meminta Pratikno dimundurkan," tuturnya.
Namun, desakan untuk memecat Pratikno ini menjadi soal lain jika di dalamnya terdapat maksud terselubung dari JoMan.
"Kalau memang ini adalah konflik elitnya JoMan dengan Pratikno, artinya selama ini selalu ada keinginan untuk meminta mundur Pratikno, ya itu adalah soal lain. Karena kadang-kadang setiap isu itu bisa ditunggangi oleh kepentingan-kepentingan tertentu," kata Refly Harun.***
