"Pesan dan urgensi pelarangan mudik Lebaran dikarenakan potensi peningkatan kasus Covid-19 yang tinggi tidak tersampaikan dengan baik sehingga tetap terjadi mudik di beberapa daerah," katanya seperti dikutip Pikiranrakyat-Depok.com dari situs resmi MPR.
Syarief Hasan memandang, kepercayaan masyarakat terhadap kebijakan pelarangan mudik Lebaran 2021 dengan alasan Covid-19 juga mulai berkurang karena kebijakan kontradiksi pemerintah sendiri.
"Pemerintah melarang mudik Lebaran namun di sisi lain membiarkan WNA dari China masuk ke Indonesia sebagaimana yang tersebar di berbagai pemberitaan," tutur Syarief Hasan.
Menurut Anggota Majelis Tinggi Partai demokrat ini, kebijakan yang kontradiksi ini membuat banyak masyarakat abai terhadap arahan pemerintah.
"Pemerintah harusnya memberikan teladan yang baik kepada masyarakat sehingga masyarakat percaya dan mengikuti kebijakan pelarangan mudik ini," ujar Syarief Hasan.
Padahal, dikatakan dia, langkah pelarangan mudik Lebaran 2021 ini sudah tepat untuk meminimalisir potensi penyebaran Covid-19.
"Namun, pemerintah harus memperbaiki komunikasi dan memberikan teladan kepada rakyat serta membuat kebijakan yang tidak kontradiksi," tuturnya menambahkkan.***