Network
PR DEPOK - Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI dari Fraksi Partai Demokrat, Syarief Hasan mengusulkan pemerintah terkait pelarangan mudik Lebaran 2021.
Diketahui, pemerintah telah membuat kebijakan pelarangan mudik Lebaran 2021 yang dimulai sejak 6 Mei hingga 17 Mei 2021.
Sebelum dan sesudah tanggal tersebut, masyarakat juga diminta untuk tidak melakukan pergerakan dan kegiatan di luar daerah, kecuali perlu dan mendesak.
Namun, di tengah pelarangan mudik Lebaran 2021 yang diterapkan pemerintah, nyatanya tetap terjadi lonjakan mudik di beberapa daerah.
Bahkan, sempat viral video yang menggambarkan ratusan pemudik menerobos penyekatan mudik Lebaran 2021 yang dijaga aparat di Karawang, Jawa Barat, pada Jumat, 7 Mei 2021.
Terkait hal itu, Syarief Hasan mengatakan lonjakan mudik Lebaran 2021 di tengah pandemi Covid-19 tetap terjadi karena pesan pemerintah tidak ter-delivery dengan baik.
Oleh sebab itu, ia mendorong pemerintah untuk melakukan sosialisasi dan komunikasi yang baik kepada masyarakat terkait pelarangan mudik Lebaran 2021.
"Pesan dan urgensi pelarangan mudik Lebaran dikarenakan potensi peningkatan kasus Covid-19 yang tinggi tidak tersampaikan dengan baik sehingga tetap terjadi mudik di beberapa daerah," katanya seperti dikutip Pikiranrakyat-Depok.com dari situs resmi MPR.
Syarief Hasan memandang, kepercayaan masyarakat terhadap kebijakan pelarangan mudik Lebaran 2021 dengan alasan Covid-19 juga mulai berkurang karena kebijakan kontradiksi pemerintah sendiri.
"Pemerintah melarang mudik Lebaran namun di sisi lain membiarkan WNA dari China masuk ke Indonesia sebagaimana yang tersebar di berbagai pemberitaan," tutur Syarief Hasan.
Menurut Anggota Majelis Tinggi Partai demokrat ini, kebijakan yang kontradiksi ini membuat banyak masyarakat abai terhadap arahan pemerintah.
"Pemerintah harusnya memberikan teladan yang baik kepada masyarakat sehingga masyarakat percaya dan mengikuti kebijakan pelarangan mudik ini," ujar Syarief Hasan.
Padahal, dikatakan dia, langkah pelarangan mudik Lebaran 2021 ini sudah tepat untuk meminimalisir potensi penyebaran Covid-19.
"Namun, pemerintah harus memperbaiki komunikasi dan memberikan teladan kepada rakyat serta membuat kebijakan yang tidak kontradiksi," tuturnya menambahkkan.***
