Network
PR DEPOK - Juru Bicara (Jubir) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febri Diansyah menanggapi terkait Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) bagi pegawai KPK yang hingga kini masih menjadi perbincangan publik.
Muncul narasi pro TWK di dunia maya, yakni narasi publik yang mendukung TWK dijadikan tes bagi pegawai KPK.
Narasi pro TWK tersebut tampak menggunakan kata "Kadrun", sehingga membuat Febri Diansyah turut angkat bicara akan perkara tersebut.
Febri Diansyah berkomentar melalui akun Twitter pribadinya @febridiansyah, pada Senin, 10 Mei 2021.
"Terbaca narasi yg pro TWK..
Kalo ga pake stigma Kadrun, Taliban, ya sebar video daur ulang..," ujar Febri Diansyah.
Menurut Febri, bukan perihal pro dan kontra terhadap TWK, tetapi disebutnya jangan sampai konsep "wawasan kebangsaan" ini dikerdilkan dengan pertanyaan yang kontroversial.
Baca Juga: Daftar 14 Titik Penyekatan dan 17 Lokasi Check Point untuk Pemeriksaan SIKM di Jabodetabek
"Sebenarnya sih, ini bkn soal pro kontra TWK, tp jgn smpai konsep “wawasan kebangsaan” dikerdilkan dg pertanyaan2 yg kontroversial," kata Febri Diansyah.
Ia pun menyebut, jangan sampai TWK dalam KPK ini dijadikan sebagai cara untuk menyingkirkan pegawai terbaik.
"Apalagi jk dipake menyingkirkan pegawai terbaik," ujar Febri Diansyah, seperti dikutip Pikiranrakyat-Depok.com.
Pernyataan Febri Diansyah itu pun ditanggapi oleh mantan politisi Partai Demokrat, Ferdinand Hutahaean yang tampak tidak setuju.
Menurut Ferdinand, yang kontroversial adalah saat ada orang tidak lolos TWK, tapi berpihak kepada radikalisme, dan mendukung intoleransi.
Ferdinand Hutahaean menanggapinya melalui akun Twitter pribadinya @FerdinandHaean3, pada Senin, 10 Mei 2021.
"Yang kontroversial itu adalah ketika orang tak lulus wawasan kebangsaan entah krn tak cinta negerinya, berpihak pada radikalisme, mendukung intoleransi atau tdk searah dgn hukum negara memaksa harus diterima sbg ASN," kata Ferdinand Hutahaean.
Lanjut, dikatakan Ferdinand, agar tidak menjadi kontroversi, baiknya untuk sadar diri saja dan mengajukan mundur dari jabatan.
"Mestinya spy tak jd kontroversi, ya sadar diri dan mundur," kata Ferdinand Hutahaean.
Diketahui sebelumnya, Novel Baswedan bersama dengan 74 pegawai KPK lainnya dinyatakan tidak lolos TWK, yakni syarat beralih status menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) di KPK.
Kabar berhembus kencang terkait terancam dipecatnya 75 pegawai KPK yang tidak lolos TWK tersebut.
Akan tetapi, Ketua KPK Firli Bahuri menyatakan tidak akan memecat 75 pegawai KPK yang tidak lolos tersebut, dan membantah kabar itu.***
