Network
PR DEPOK - Pengamat Hukum dan Tata Negara Universitas Andalas, Feri Amsari belum lama ini menyuarakan perlawanan terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Perlawanan itu disuarakan akibat adanya keputusan penonaktifan 75 pegawai berintegritas KPK yang tak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK).
Keputusan itu dinilai banyak pihak sebagai salah satu upaya pelemahan KPK lantaran sebagian dari pegawai tersebut merupakan penyidik yang sering menangani kasus korupsi besar.
Feri Amasari lantas menyatakan bahwa rakyat lah pihak utama yang bisa meruntuhkan para koruptor yang merajalela.
"Jika koruptor merajalela, rakyatlah yg meruntuhkannya.," kata Feri Amsari seperti dikutip Pikiranrakyat-Depok.com dari akun Twitter @feriamsari pada Senin, 17 Mei 2021.
Mengamati masalah yang terjadi saat ini, Feri Amsari meminta agar publik bisa belajar dari sejarah Orde Baru.
Lebih lanjut, dia mengingatkan agar masyarakat tidak lengah hingga membuat aksi korupsi malah mendarahdaging di tubuh bangsa Indonesia.
"Belajar dr Orde Baru jangan tunggu smpai korupsi mendarahdaging didiri kita.," ucap Feri Amsari menambahkan.
Seolah memantik semangat perlawanan, Feri Amsari menegaskan bahwa rakyat mempunyai hak untuk melawan.
Baca Juga: Ibunda Meninggal Akibat Covid-19, dr. Tompi Kecewa Faskes di Lhokseumawe: Cukup Ibu Saya Jadi Korban
Selain itu, Feri juga menyematkan sebuah foto yang sarat makna yang menyatakan bahwa KPK kini belum kalah, dan rakyat mesti melawan.
"Rakyat berhak melawan.," ujar Feri Amsari mengakhiri cuitannya.
Seperti diketahui sebelumnya, keputusan KPK menonaktifkan 75 pegawai akibat tak lolos TWK menimbulkan perdebatan di tengah publik.
Banyak pihak yang menolak tegas keputusan itu, lantaran yang dinonaktifkan merupakan pegawai-pegawai yang memiliki banyak prestasi dan tengah menangani kasus-kasus besar korupsi seperti korupsi bantuan sosial (bansos) hingga benur.
Tak hanya itu, kejanggalan yang muncul dalam pertanyaan di tes tersebut juga menimbukkan kecurigaan di masyarakat karena kebanyakan tak relevan dengan wawasan kebangsaan.
Sebagai salah satu pegawai yang tak lolos TWK, penyidik senior KPK, Novel Baswedan bahkan menilai proses tes wawasan kebangsaan itu merupakan upaya penyingkiran pegawai terbaik KPK.
"Tes Wawasan Kebangsaan (TWK), bukan tes kompetensi atau tes utk seleksi. [...] Tp digunakan utk singkirkan 75 peg, bbrp sdg tangani kasus besar.," kata Novel Baswedan melalui akun Twitter @nazaqistsha.***
