Network
PR DEPOK – Direktur Indonesian Parliamentary Center, Ahmad Hanafi menginginkan agar Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) agar lebih bersikap transparan demi menaikkan taraf kepercayaan masyarakat kepada lembaga legislatif tersebut.
Hanafi juga memberikan sebuah usulan kepada DPR khususnya pada proses pembuatan undang-undang agar lebih memperhatikan kualitas dan kuantitas transparansinya.
Berdasarkan hasil analisis dari lembaganya, sebagian besar masyarakat menilai akses informasi legislasi di negeri ini terbilang cukup rendah.
“Kalau memang melihat (data) publik masih haus informasi tentang legislasi di parlemen,” ucap Hanafi dikutip Pikiranrakyat-depok.com dari ANTARA saat mengikuti seminar virtual dari Open Parliament Indonesia (OPI).
Baca Juga: Teror yang Dialami Aktivis dan Mantan Pimpinan KPK Dapat Diproses Polri Setelah Dapatkan Bukti
Maka dari itu, DPR RI disebut Hanafi sebaiknya melaporkan hasil kinerja mereka secara terus-menerus kepada publik utamanya jika membahas isu-isu pokok.
Tak sampai di situ saja, Hanafi juga meminta anggota dewan agar mau mendengarkan masukan dari kelompok-kelompok masyarakat tertentu yang terkena imbas dari pengesahan sebuah UU atau produk legislatif lainnya.
Hanafi juga merekomendasikan untuk memanfaatkan media sosial sebagai wadah untuk menyampaikan informasi ke masyarakat dan juga menggunakan media yang sebelumnya telah ada dengan maksimal.
Saran yang diberikan Hanafi ini bukan tanpa alasan, mengingat publik sangat mengandalkan informasi yang berhubungan dengan perundang-undangan yang disampaikan melalui media massa.
