Network
PR DEPOK - Akademisi Cross Culture Institute, Ali Syarief belum lama ini mengomentari sikap politisi PDIP yang meminta agar dana bantuan warga Indonesia kepada Palestina dilakukan audit.
Permintaan itu diketahui disampaikan oleh anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Muchamad Nabil Haroen pada Jumat, 21 Mei 2021 lalu.
Ali Syarief dalam pernyataannya tampak tak habis pikir, dengan adanya permintaan semacam itu dari partai PDI Perjuangan.
"PDI minta Dana sumbangan untuk Palestine diaudit. Luarbiasa ini partai," kata Ali Syarief seperti dikutip Pikiranrakyat-Depok.com dari akun Twitter @alisyarief pada Selasa, 25 Mei 2021.
Menurutnya, dengan permintaan tersebut PDI Perjuangan seolah tengah menampilkan kebencian mereka terhadap kemanusiaan.
Pasalnya, yang dipersoalkan adalah tentang dana bantuan kemanusiaan pada Palestina, yang seperti diketahui bersama terkumpul hingga puluhan miliar.
Baca Juga: Heran Bukan Palestina, Ulil Abshar: Ada Aktivis Pembela Minoritas di RI Justru Bela Israel, Aneh!
Selain itu, Ali Syarief dibuat keheranan, dibanding mempersoalkan dana bantuan, mengapa politisi PDI Perjuangan itu tak meminta audit dana Covid-19.
"Bencinya kepada kemanusiaan, tampak? Sementara budget Cofid19, minta untuk tdk diaudit," ucapnya menambahkan.
Kemudian, Ali Syarief juga terlihat geram dengan menyatakan, bahwa PDI Perjuangan sedang memperlihatkan aurat otaknya.
"Aurat telanjang otaknya, diperlihatkan!!!" ujar Ali Syarief mengakhiri cuitannya.
Diketahui sebelumnya, politisi PDI Perjuangan Muchamad Nabil Haroen menyampaikan pernyataan tertulis terkait dana bantuan Palestina.
Mengingat dukungan berupa bantuan dari warga Indonesia terhadap Palestina di tengah serangan Israel, terus mengucur, baik dari perseorangan maupun lembaga.
Namun, Nabil Haroen berpendapat dengan banyaknya jumlah uang yang terkumpul itu, ada baiknya dilakukan audit sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas bantuan kemanusiaan.
Tak hanya itu, ia juga mengungkapkan perlu ada pula pengawasan dari lembaga finansial dan filantropi internasional, supaya donasi dan dukungan daei warga Indonesia menjadi maksimal.
"Seyogianya Pemerintah Indonesia menetapkan regulasi dan sekaligus mekanisme distribusi dana untuk Palestina, dengan melibatkan pihak terkait semisal duta besar atau wakil otoritas Palestina di Jakarta," kata Nabil Haroen di Jakarta.***
