Network
PR DEPOK - Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mardani Ali Sera menanggapi soal kebocoran data 279 juta jiwa rakyat Indonesia yang diduga milik BPJS Kesehatan.
Menurut Mardani, dampak yang dihasilkan dari bocornya data milik BPJS Kesehatan itu luar biasa. Ia menyebut terjadinya kasus ini adalah cermin lemahnya perlindungan data pribadi.
Mardani Ali Sera menyampaikannya melalui akun Twitter pribadinya @MardaniAliSera, pada Selasa, 25 Mei 2021.
"Bismillah, kejadian mengerikan jika data BPJS Kesehatan bocor, dampak yang dihasilkan luar biasa karena meliputi data yg lengkap & jumlah data yg lbh banyak. Dengan sentralisasi data akibat penerapan e-KTP, konsekuensinya sistem keamanan database seharusnya makin kuat," ujar Mardani.
Baca Juga: Ratusan Penumpang Alami Luka-Luka Akibat Tabrakan Kereta LRT di Malaysia
Ia mengatakan adanya kasus ini kian menegaskan pentingnya menyelesaikan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perlindungan Data Pribadi.
"Kasus ini cermin lemahnya perlindungan data pribadi. Sekaligus kian menegaskan pentingnya menyelesaikan RUU Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP), karena belum ada UU yang mengatur pengamanan data tsb," kata Mardani Ali, seperti dikutip Pikiranrakyat-Depok.com.
Lanjut, Mardani menyebut bahwa kini data pribadi sudah menjadi komoditas strategis baik oleh publik, swasta maupun bagi pemerintah.
"Perlu diingat, data pribadi saat ini sudah jadi komoditas strategis baik oleh publik, swasta maupun pemerintah sendiri. Teknologi digital pun sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari yang tidak bisa dilepaskan begitu saja," ujar Mardani.
Mardani menyebut apalagi masyarakat saat ini sedang berada di masa pandemi Covid-19, teknologi digital akan mempercepat transformasi digital masyarakat.
"Terlebih di masa pandemi Covid-19 makin mempercepat transformasi digital masyarakat. Sudah ada 202,6 juta jiwa masyarakat Indonesia yang menggunakan internet, naik 27 juta jiwa jika dibandingkan pada Januari 2020 (We Are Social, Digital 2021)," kata Mardani.
Menurut Mardani, BPJS Kesehatan miliki PR besar, yakni pikirkan bagaimana caranya agar kebocoran data tidak terulang kembali.
"Data ini perlu diperhatikan karena kunci dari transformasi digital adalah keamanan data. Ini erat kaitannya dengan meningkatkan kepercayaan pengguna terhadap layanan yg ditawarkan. Harus dipikirkan bagaimana kebocoran data tidak terulang lagi, PR besar BPJS Kesehatan," ujar Mardani Ali.
Lebih lanjut, Mardani kembali teringat atas kasus yang menimpa Facebook. Saat terjadi, sampai meminta maaf ke senat atas potensi kebocoran dan aplikasi.
"Teringat kasus yang menimpa Facebook, sampai meminta maaf ke senat atas potensi kebocoran dari aplikasinya," ujar Mardani Ali Sera.
Mardani mengatakan bahwa harus ditelusuri letak kebocoran data atau modus operasinya. Saat telah mengetahui modusnya maka sistem keamanan data akan dapat diperbaiki.
"Terakhir, harus ditelusuri dimana letak kebocoran atau modus operandinya. Karena mengetahui modus membuat kita dapat memperbaiki sistem keamanan data kita untuk ke depannya," ujar Mardani Ali Sera.
Mardani menegaskan bahwa atas kasus kebocoran data ini, semua pihak harus bertanggung jawab dan menjadikan ini sebagai pelajaran untuk perbaikan kedepan.
Ia juga mengatakan bahwa pelaku yang menjualbelikan data masyarakat, sudah sepatutnya diberikan hukuman jika terbukti adanya unsur kesengajaan.
"Semua harus bertanggung jawab dan menjadikan ini sebagai pelajaran untuk perbaikan ke depan. Pelaku juga harus diberi hukuman jika ada unsur kesengajaan," kata Mardani Ali Sera.***
