Network
PR DEPOK – Eks pimpinan Front Pembela Islam (FPI), Habib Rizieq Shihab baru-baru ini telah dijatuhkan vonis.
Sebelumnya, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur (PN Jaktim) menjatuhkan pidana penjara selama delapan bulan dan denda Rp20 juta kepada Habib Rizieq.
Majelis Hakim menjatuhkan pidana tersebut untuk dua kasus yang beberapa waktu lalu melibatkan Habib Rizieq.
Baca Juga: Terang-terangan Jagokan Anies Baswedan Jadi Presiden, Refrizal: Dia Layak Mimpin RI 2024-2029
Kasus pertama terkait kasus kerumunan di daerah Petamburan, Jakarta Pusat dan kasus kedua yaitu mengenai kerumunan di daerah Megamendung, Bogor, Jawa Barat.
Hal itu lantas ditanggapi oleh berbagai pihak, salah satunya pengamat politik, Rocky Gerung yang disampaikan melalui kanal YouTube miliknya Rocky Gerung Official.
Sebagaimana dikutip Pikiranrakyat-Depok.com, Rocky Gerung mengungkapkan adanya ‘politik Covid-19’ yang menjadikan kasus Covid-19 menjadi urusan pidana.
Baca Juga: Transit di Dubai, Arsy Hermansyah Minta Ashanty Beli Rumah di Dubai
“Politik Covid-19 ini akhirnya jadi urusan pidana, itu ajaibnya. Di seluruh dunia enggak ada Covid-19 jadi pidana,” kata Rocky Gerung.
Menurut penilaiannya, pemidanaan Habib Rizieq terjadi karena ada elemen politik di dalamnya.
“Karena ada elemen politik, maka Covid-19 berubah menjadi urusan pidana. Jadi politiknya yang dipakai untuk mempidanakan Habib Rizieq dan teman-temannya,” ucapnya.
Baca Juga: Mulai Jalani Pengobatan di Turki, Ashanty Akui Dirinya Akan Ditangani 6 Dokter
Maka dari itu, lanjut Rocky Gerung, hal tersebut seharusnya juga berlaku pada anggota kabinet, lantaran separuh dari kabinet terkena Covid-19.
“Yang separuh itu kena Covid-19, yang separuhnya lagi kena ‘Stupid’,” tutur Rocky Gerung menambahkan.
Rocky Gerung menilai bahwa keadaan saat ini adalah keadaan di mana orang menonton kekonyolan-kekonyolan Istana.
“Jadi di dalam satu frame, orang bisa lihat pengadilan Habib Rizieq, di frame sebelahnya ada pengabaian pelanggaran kalau yang melakukannya adalah para menteri,” ujarnya.
Oleh sebab itu, akademisi itu tetap menganggap bahwa pengadilan Habib Rizieq menjadi jurisprudence (yurisprudensi).
“Itu artinya, kalau Habib Rizieq dihukum dan kena denda berarti Khofifah (Gubernur Jatim) menunggu hal yang sama,” ujar Rocky Gerung.***
