Network
BKN juga disebutkan masih menunggu mengenai usulan revisi dari penetapan kebutuhan (formasi) oleh sejumlah instansi.
Ini juga menjadi salah satu alasan batalnya pelaksanaan rekrutmen CPNS pada akhir bulan ini.
Kepala BKN sesuai dengan isi surat memohon kepada pejabat pembina kepegawaian (PPK) untuk membuat rencana mengenai kegiatan dan biaya mengenai pelaksanaan sehubungan dengan kompetensi dasar CPNS dan seleksi kompetensi PPPK non-Guru sehubungan dengan penetapan jumlah formasi yang disediakan.
Di sisi lain, anggaran mengenai seleksi kompetensi PPPK Guru Tahun 2021 akan dialihkan kepada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI.
Bima Haria juga memberikan perintah kepada tiap instansi pusat dan daerah yang akan membuka rekrutmen harus membentuk sejumlah tim.
Tim yang dimaksud adalah Tim Panitia Seleksi Pengadaan Instansi, Petugas Verifikasi, Petunjuk Teknis Verifikasi, dan Petugas Helpdesk Instansi.
Selanjutnya BKN juga meminta pejabat tingkat pusat dan daerah yaitu kepada tiap instansi berencana memakai gedung BKN Pusat, kantor regional BKN, dan unit penyelenggara teknis BKN sebagai tempat ujian diharuskan memberikan usulan selambat-lambatnya 4 Juni 2021.
“(Surat itu) ditujukan kepada kepala BKN melalui kepala pusat pengembangan sistem seleksi untuk instansi pusat dan kepala kantor regional BKN setempat untuk instansi daerah,” demikian poin penutup isi surat ini.***
