Network
PR DEPOK - Deputi Balitbang DPP Partai Demokrat, Yan Harahap, mengomentari pernyataan Ubedilah Badrun yang mengatakan bahwa PDIP tidak layak disebut sebagai partai ideologis.
Dalam keterangannya, Yan Harahap lantas menyinggung soal bantuan sosial atau bansos yang harusnya diperuntukkan bagi rakyat miskin, tapi malah dikorupsi.
"Bantuan yang seharusnya menjadi hak rakyat miskin dan kaum disabilitas dikorupsi," ujarnya, sebagaimana dikutip Pikiranrakyat-Depok.com dari cuitan di akun Twitter pribadinya @YanHarahap.
Menurut politisi Partai Demokrat itu, wajar jika PDIP lantas dinilai telah melakukan korupsi yang paling jahat dalam sejarah Indonesia.
"Wajar PDIP dinilai melakukan korupsi paling jahat dalam sejarah Indonesia," tutur Yan Harahap menambahkan.
Pernyataannya ini merupakan respons atas keterangan yang disampaikan oleh pengamat sosial politik dari Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Ubedilah Badrun.
Sebelumnya, Ubedilah Badrun mengatakan bahwa PDIP tidak layak disebut sebagai prtai yang ideologis.
Menurutnya, partai yang diketuai oleh Megawati Soekarnoputri itu telah melakukan korupsi paling jahat di sepanjang sejarah Indonesia.
Pasalnya, kata Ubedilah Badrun, partai berlogo kepala banteng itu mengkorupsi dana bansos yang diperuntukkan bagi rakyat miskin yang kesulitan.
Pernyataannya ini merupakan bantahan atas klaim Hasto Kristiyanto yang menyebut bahwa koalisi PDIP harus dengan basis ideologi.
Sementara Ubedilah Badrun menganggap bahwa PDIP tidak layak diklaim sebagai partai ideologis dan membangun koalisi Pilpres 2024 dengan basis ideologis.
Apalagi, katanya, menyebut koalisi lain tidak ideologis, seperti yang disebut Hasto Kristiyanto terhadap Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).
Baca Juga: Saksi Ungkap 2 Perusahaan Rekanan Penyedia Bansos Covid-19 Pilihan Eks Mensos Juliari Batubara
Untuk diketahui, Hasto Kristiyanto sebelumnya mengatakan bahwa PDIP akan sulit untuk berkoalisi dengan Partai Demokrat dan PKS.
Pasalnya, Hasto Kristiyanto menilai bahwa koalisi harus berbasis ideologi, sedangkan Partai Demokrat dan PKS dianggap berbeda basis dengan partai berlogo kepala banteng itu.
Menurut Hasto, PDIP dan PKS memiliki basis ideologi yang berbeda, sehingga sulit untuk berkoalisi.
Sementara itu, Partai Demokrat sendiri dinilai Hasto sebagai partai elektoral sehingga DNA partai tersebut berbeda dengan PDIP.***
