Network
Modernisasi Alpalhankam memang perlu dilakukan, maka dari itu Menhan perlu hadir untuk memberikan penjelasan sehingga ketika ditetapkan tidak akan menimbulkan pro-kontra di masyarakat.
“Ini baru lingkup pinjaman luar negeri, lingkup kredit ekspor, belum lagi dalam negeri, belum lagi rupiah murni, belum lagi APBN sendiri yang sudah dialokasikan secara rutin,” ujar Effendi.
Baca Juga: Gandeng Cinta Laura, Sandiaga Uno Bertekad Promosikan Desa Wisata Cibuntu hingga Taraf Internasional
Dia pun menginginkan pada rapat kerja hari Rabu, 2 Juni 2021 besok dengan Menhan dan Panglima TNI diadakan secara terbuka dan disiarkan oleh media massa sehingga masyarakat bisa ikut memantau.
Rancangan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Pemenuhan Kebutuhan Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia Tahun 2020-2024 (Alpalhankam) yang tersebar menyebutkan pada Pasal 2 ayat (1) dijelaskan bahwa menteri menyusun perencanaan kebutuhan (Renbut) Alpalhankam Kemhan dan TNI untuk lima (5) Renstra Tahun 2020-2044 yang pengimpelementasiannya akan dilakukan pada Renstra 2020-2024 dan memerlukan Renstra Jamak dalam pembiayaan dan pengadaannya.
Sementara di Pasal 3 ayat (1) dijelaskan bahwa Renbut Alpalhankam Kemhan/TNI telah diatur dalam Pasal 2 ayat (1) sebesar 124.995.000.000 dolar AS.
Berikut merupakan rincian anggaran dari Pasal 3 ayat (2).
a. Untuk akuisisi Alpalhankam sebesar 79.099.625.314 dolar AS.
b. Untuk pembayaran bunga tetap selama lima Renstra sebesar 13.390.000.000 dolar AS.
