Network
PR DEPOK – Aktivis gerakan koperasi dan pemberdayaan ekonomi rakyat, Ferry Koto menyemprot Wakil Ketua MPR RI, Hidayat Nur Wahid.
Pasalnya, Hidayat Nur Wahid belakangan ini kerap mendesak Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) dan Kementerian Agama (Kemenag) untuk melakukan audit dana haji agar transparan.
Ferry Koto pun tampak heran dengan Hidayat Nur Wahid lantaran sebagai bagian fungsi dari yang menjalankan negara tidak paham soal pengelolaan dana haji.
“Antum sbg bagian fungsi yg menjalankan negara koq tak paham bahwa BPKH itu diuadit setiap tahun oleh @bpkri dan hasilnya dilaporkan ke @DPR_RI juga,” katanya seperti dikutip Pikiranrakyat-depok.com dari akun Twitter pribadinya @ferrykoto pada Senin, 7 Juni 2021.
Lantas, Ferry Koto menyinggung Hidayat Nur Wahid yang masih duduk di DPR seharusnya membantu menepis hoaks yang beredar soal dana haji, bukan malah bersikap seperti itu.
“Masih anggota DPR kan tadz? Mestinya bantu tangkis hoaks, bukan malah ikut membuzz narasi yg diskreditkan BPKH dan Pemerintah,” ujarnya.
Kemudian dia juga menyampaikan kepada Hidayat Nur Wahid bahwa BPKH telah melaporkan keuangan dana haji secara transparan melalui laman resminya.
“Keuangan BPKH itu diaudit tadz @hnurwahid juga transparan laporan keuangannya. Bahkan Antum bisa akses di online https://bpkh.go.id/category/publikasi/laporan-tahunan/,” tuturnya.
Menurut Ferry Koto, jika Hidayat Nur Wahid tidak percaya atau ragu dengan laporan tersebut, seharusnya bisa mengambil langkah di DPR bukan malah turut menyerukan narasi hoaks.
“Kalau tak percaya/ragu, kan bisa jalankan fungsi @DPR_RI bukan malah buzz narasi hoaks untuk cipatkan kegaduhan dan ketidakpercayaan,” ujarnya.
Sebelumnya, Hidayat Nur Wahid turut menyerukan desakan kepada pemerintah soal pengelolaan dana haji yang harus dibuka secara transparan.
Hidayat Nur Wahid mengatakan meskipun Menteri Agama (Menag) dan BPKH telah meyakinkan masyarakat bahwa dana haji aman, tetapi tetap harus dilakukan audit demi menghilangkan kecurigaan.
Baca Juga: Sederet Keuntungan Jika Anda Lolos Seleksi Kartu Prakerja Gelombang 17
“Tuntutan unt audit dana haji makin meluas. Sekalipun sudah ada jaminan dari Menag dan Kepala BPKH bahwa dana haji aman. Untuk hilangkan fitnah, dan pastikan keamanan dana haji, baiknya secara transparan BPK segera audit dana haji, dg dukungan BPKH&Kemenag,” katanya seperti dikutip Pikiranrakyat-depok.com dari akun Twitter pribadinya @hnurwahid.
Sebagai informasi, anggota Dewan Pengawas Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) sebelumnya menegaskan bahwa dana haji yang sudah disetorkan oleh caloh jemaah haji Indonesia, dikelola dengan baik, profesional, aman, dan sesuai syariat.
Selain itu DPR RI juga memastikan pengelolaan dana haji aman dan tidak digunakan untuk pembangunan infrastruktur, sekaligus menepis isu di media sosial yang menyebutkan dana tersebut digunakan untuk proyek pemerintah.***
