Network
PR DEPOK – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) memastikan bahwa dana jamaah haji dalam keadaan aman.
Artinya, dana haji tersebut tidak digunakan untuk proyek pemerintah, termasuk pembangunan infrastruktur.
Pernyataan tersebut menyusul beredarnya informasi bohong atau hoax terkait dana haji yang menyebut digunakan pemerintah diluar kepentingan ibadah haji.
Baca Juga: Sinopsis Sinetron Ikatan Cinta, Selasa 8 Juni 2021: Punya Ide Gila, Ricky Berhasil Menjebak Elsa
Tentu hoax dana haji tersebut menimbulkan keresahan di masyarakat.
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Fraksi Partai Golkar, Ace Hasan Syadzily mengatakan bahwa dana haji dikelola sesuai dengan peruntukannya.
Hal itu disampaikannya dalam keterangan pers pada Senin, 7 Juni 2021.
“Yang perlu kami sampaikan, tidak benar sama sekali kalau uang haji itu dipergunakan untuk hal-hal yang di luar kepentingan ibadah haji,” kata Ace, seperti dikutip Pikiranrakyat-Depok.com dari PMJ News.
Ace menjelaskan bahwa dana haji sepenuhnya dikelola oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) dan diawasi oleh Komisi VIII DPR RI.
Baca Juga: 3 Tahap Lokasi Isolasi Terkendali Covid-19 Milik Pemprov DKI Jakarta, Berikut Daftarnya
"Sejauh yang kami amati, tidak ada anggaran haji yang dipergunakan untuk pembangunan infrastruktur," sambungnya.
Menurut Ace, dana haji itu telah disimpan dengan mekanisme pembiayaan sukuk (Obligasi Syariah) atau surat berharga syariah negara (SBSN).
“Karena kan sebetulnya dana haji tersebut kalau hanya disimpan begitu saja tentu kan tidak akan memberikan manfaat yang besar buat kepentingan ibadah haji juga," tandasnya.
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Marwan Dasopang menguatkan bahwa setoran dana haji sesuai amanat UU No 34 Tahun 2014.
Baca Juga: Dipaksa Bekerja Usai Sembuh dari Covid-19, Seorang Pria India Bawa Tabung Oksigen ke Kantornya
"Hasil kelolaan BPKH itu yang melunasi seluruh kebutuhan berangkat haji setiap jamaah,” kata Marwan.
“Jamaah haji kita pada dasarnya hanya membayar rata-rata Rp 35 juta, padahal biaya haji dibutuhkan sekitar Rp 64 Juta - Rp70 juta setiap jamaah. Untuk mencukupi itulah BPKH diamanatkan mengelola uang haji agar tertutupi kekurangannya," terang Marwan.***
