Network
PR DEPOK – Pakar hukum Petrus Selestinus menjelaskan bahwa tidak ada korelasi jika tes wawasan kebangsaan (TWK) terhadap pegawai KPK dihadirkan dengan dalih menyelamatkan Harun Masiku.
Ia mengatakan tidak mungkin sistem dilahirkan untuk seseorang tertentu
“Itu tudingan ngawur. Tidak masuk akal hanya untuk mengamankan Harun Masiku sebuah sistem dilahirkan. Itu tuduhan orang-orang sakit jiwa,” ucap Penerus Selestinus dikutip Pikiranrakyat-depok.com dari ANTARA di Jakarta, Senin, 7 Juni 2021.
Petrus juga menerangkan bahwa TWK merupakan amanah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Baca Juga: Bursa Transfer Pemain: Paris Saint-Germain Siap Membajak Wijnaldum dari Incaran Barcelona
Maka dari itu, masyarakat disebutnya harus memahami bahwa untuk menjadi aparatur sipil negara (ASN) harus memegang beberapa prinsip seperti nilai dasar, kode etik, kode perilaku, integritas moral, taat pada UUD NRI Tahun 1945 dan pemerintahan yang sah.
Ia juga menyebutkan bahwa seorang ASN harus menjaga kesetiaan pada Pancasila dan menjaga ketakwaan kepada Allah.
Bahkan Petrus mengatakan bahawa siapa pun yang tidak sependapat dengan Pancasila maka ia memiliki ideologi yang sepaham dengan HTI atau PKI.
“Jadi jika ada yang setuju Pancasila diganti, itu sama dengan seideologi dengan HTI atau PKI sebagai ormas dan partai terlarang.
Ini kesalahan besar calon pegawai KPK memahami nilai dasar yang dituntut dalam UU ASN,” ucap Petrus.
Presiden Joko Widodo disebutnya tidak perlu terjun langsung terkait pelaksanaan alih tugas pegawai KPK menjadi ASN tidak melawan hukum.
“Meskipun soal rekrutmen ASN di bawah tanggung jawab BKN, Menpan, KASN, dan LAN, Presiden tidak perlu turun tangan karena jalannya alih ASN KPK sesuai dengan prosedur,” tutur Petrus.
Seusai KPK melakukan pembersihan dari sejumlah orang yang diduga menyimpang, dia berkeinginan bahwa lembaga antirasuah itu bisa jadi lebih baik.
“Buka lagi kasus-kasus yang mangkrak di KPK dan benahi praktik tebang pilih selama ini terjadi,” terang Petrus.
Petrus pun menuturkan bahwa sistem yang ada di KPK akan terus berjalan walaupun ada sejumlah orang yang tidak lolos dari TWK.
Begitu pun dengan Ketua KPK Firli Bahuri yang menurutnya akan tetap berpegang pada penanganan perkara utamanya perkara besar dan akan terus berlangsung meskipun ada sejumlah pegawai KPK yang sudah dibebastugaskan sebab tidak lolos dalam TWK.***
