Network
Baca Juga: Update Persebaran Covid-19 Depok, 13 Juni 2021: 51.851 Positif, 48.767 Sembuh, 978 Meninggal Dunia
Kemudian, Ketua Umum Partai Gerindra tersebut mengungkap rencana yang dibuatnya agar tidak tergoda dengan praktik-praktik yang salah.
Rencana tersebut adalah dengan memeriksakan semua kontrak bersama pihak Kejaksaan, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), serta BPK.
"Nah untuk menjaga bahwa kita pun tidak akan tergoda untuk terlibat dalam hal itu, saya rencananya dan kita sudah coba sekarang. Saya rencanya mau mengundang Kejaksaan, BPKP, sama BPK, untuk periksa semua kontrak kita sebelum kontrak itu efektif," ujar Menhan Prabowo Subianto.
Menurutnya, dalam kontrak tersebut terdapat beberapa tahap dan ada kondisi-kondisi yang harus dipenuhi. Dalam proses tersebut lah Prabowo Subianto hendak meminta tiga pihak tadi yang disebutkan untuk memeriksa.
Baca Juga: Sahabat Bocorkan Mobil yang Akan Dipakai Rizky Billar dan Lesti Kejora di Pernikahannya
Lebih lanjut, Prabowo Subianto juga mengaku tak menutup mata bahwa mark up atau penggelembungan harga, seperti halnya harga senjata bisa saja terjadi.
Sebab menurutnya semua anggaran yang dimiliki pemerintah sebetulnya bisa berpotensi untuk mark up.
"Bisa terjadi, pasti itu, semua anggaran pemerintah itu kan potensi untuk mark up dan sebagainya, ya kita sudah tahu lah. Kita kan sudah lama jadi orang Indonesia.," katanya menjelaskan.***
