PR DEPOK - Wakil Ketua MPR RI, Hidayat Nur Wahid menanggapi terkait isu adanya wacana MPR akan memperpanjang masa jabatan presiden dan DPR hingga 2027.
Adanya wacana perpanjangan masa jabatan ini tentunya mendapat berbagai tanggapan dari tokoh politik, banyak pihak yang tak setuju, salah satunya yakni Hidayat Nur Wahid.
Menurutnya, wacana itu ialah skenario siluman, yang tidak menghormati kedaulatan rakyat, mengorbankan demokrasi dan konstitusi demi kepentingan kekuasaan.
Ia mengungkapkan bahwa MPR bukan lembaga dibawah "ketiak" skenario tersebut, MPR itu penjaga dan pelaksana dari konstitusi, yang seharusnya membatasi masa jabatan presiden sampai dua periode saja.
Hidayat Nur Wahid menyampaikannya melalui akun Twitter pribadinya @hnurwahid, pada Selasa, 22 Juni 2021.
"Itu skenario siluman, yang tak menghormati kedaulatan Rakyat,mengorbankan demokrasi dan konstitusi hanya untuk kepentingan oligarki kekuasaan. Tapi MPR bukan lembaga dibawah “ketiak” skenario tsb. MPR penjaga&pelaksana konstitusi yg batasi masa jabatan Presiden 2 periode saja," kata Hidayat Nur Wahid, seperti dikutip Pikiranrakyat-Depok.com.
Diketahui, beredar kabar bahwa presiden di 2024 nanti diusulkan bukan lagi dipilih oleh rakyat melainkan dipilih oleh MPR RI.
Adanya hal ini, dengan begitu MPR bisa menentukan kelak siapa pemimpin negara selanjutnya tanpa melibatkan rakyat.
MPR diisukan akan memperpanjang masa jabatan presiden dan DPR hingga tahun 2027.
Baca Juga: Sinopsis Ikatan Cinta 22 Juni 2021: Diancam Aldebaran, Elsa Tak Berani Macam-macam
Isu atau wacana ini dianggap beberapa pihak terutama dari politisi akan merenggut demokrasi yang selama ini berjalan di Indonesia.
Jika nantinya benar diterapkan, juga dianggap akan menimbulkan berbagai permainan politik di dalamnya, mengingat banyak sekali permainan politik yang kini tengah diusut.***