Network
PR DEPOK - Staf Ahli Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), Henry Subiakto menanggapi terkait kondisi Indonesia saat ini yang diterpa pandemi Covid-19 dengan lonjakan kasus positif sangat tinggi.
Henry tampak menyinggung pihak-pihak yang menyalahkan pemerintah atas terjadinya lonjakan kasus Covid-19 tersebut.
Ia menyebut bahwa saat pemerintah mengimbau untuk jangan mudik dan berkerumun, masyarakat justru menentang dan melawan dengan berbagai alasan.
Baca Juga: Fahri Hamzah Khawatir Lonjakan Covid-19 Akibat dari Kompetisi Pejabat yang Tak Sehat
Saat terjadi lonjakan kasus Covid-19, kini dengan lantang menyalahkan pemerintah. Saat diminta menerapkan protokol kesehatan (prokes) dan pembatasan mobilitas, menurutnnya, perilaku mereka jauh dari ketaatan.
Melalui cuitan di akun Twitter pribadinya @henrysubiakto, Henry Subiakto lantas mempertanyakan bisakah hidup menjadi bagian dari solusi dan kebaikan.
"Saat dihimbau jangan mudik dan jangan berkerumun, malah menentang dan melawan dg berbagai alasan. Giliran ada lonjakan covid-19, lantang menyalahkan. Saat diminta jaga prokes & batasi mobilitas, berperilaku jauh dr ketaatan. Bisakah hidup mjd bagian dr solusi dan kebaikan?," ujar Henry Subiakto, seperti dikutip Pikiranrakyat-Depok.com dari Twitternya, pada Kamis, 8 Juli 2021.
Baca Juga: Minta Pemerintah Kompak Atasi Lonjakan Covid-19, Fahri Hamzah: Rakyat Bingung, Jadi Tolong Kompaklah
Adapun pendapat Henry Subiakto tersebut ditanggapi oleh Kepala Bakomstra Partai Demokrat, Ossy Dermawan. Menurut Ossy, Henry beraninya hanya menyalahkan rakyat.
"Kamu beraninya hanya menyalahkan rakyat. Pathetic!," kata Ossy Dermawan, di Twitter-nya @OssyDermawan.
Diketahui, kasus baru positif Covid-19 di Indonesia terus mengalami lonjakan yang tinggi. Hal ini disinyalir karena varian delta Covid-19 yang lebih mudah menular dari jenis yang sebelumnya.
Atas lonjakan kasus tersebut, pemerintah berupaya menghambat laju penyebaran virus dengan menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat.
Penyekatan jalan dilakukan saat PPKM Darurat di berbagai titik di Pulau Jawa hingga Bali, sejak 3 Juli hingga 20 Juli 2021 mendatang.***
