Network
PR DEPOK - Menteri BUMN Erick Thohir disemprit ekonom senior Faisal Basri. Erick Thohir dituding kurang peka terhadap penanganan Covid-19.
Menurut Faisal, Erick Thohir seharusnya fokus menyelamatkan nyawa masyarakat di tengah pandemi Covid-19.
Terlebih, Erick Thohir menjabat sebagai Ketua Pelaksana Komite Kebijakan Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).
Baca Juga: Kemenkeu Bakal Tarik Pajak Pedagang Bakso dan UMKM Lainnya, Rizal Ramli: Saking Panik dan Ndablegnya
"Ketua Pelaksana Komite Kebijakan Penanganan COVID-19 dan PEN adalah Menteri BUMN. Bukannya utamakan selamatkan nyawa rakyat tapi sibuk urusi suntik BUMN ratusan triliun dan obat cacing. Bubarkan saja komite itu," ujar Faisal Basri seperti dikutip Pikiranrakyat-Depok.com dari akun Twitter @FaisalBasri, Jumat, 9 Juli 2021.
Sebelum mengunggah cuitan tersebut, Faisal membagikan tautan berita yang menyorot soal pemerintah yang mengeluarkan PMN lebih banyak untuk BUMN dibandingkan dividen yang diterima.
Faisal sebelumnya mengkritik kebijakan pemerintah terkait covid-19. Dalam cuitan terpisah ia menyarankan pemerintah untuk belajar dari penanganan bencana tsunami Aceh pada 2004 lalu untuk menangani pandemi.
Hal yang ia sorot adalah kerapnya pemerintah mengubah kebijakan dan komando yang tidak jelas selama covid-19 merajalela.
Sebagai catatan, pemerintah saat ini memberlakukan PPKM darurat setelah sebelumnya menerapkan PPKM Mikro dan PSBB.
Diketahui, Erick Thohir mengajukan penambahan penyertaan modal negara (PMN) sebesar Rp33,9 triliun untuk PMN 2021 dan Rp72,449 triliun untuk 2022 pada rapat dengan komisi VI DPR, kemarin, Kamis, 8 Juli 2021.
"Dari rapat bulanan kami dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) angka ini belum ketemu. Tapi kurang lebih sudah 90 persen, dan kami tetap memberanikan diri meminta dukungan kepada anggota dewan agar angka ini bisa menjadi support," ujar Erick dalam kesempatan itu.
Baca Juga: Indonesia Kesulitan Oksigen Tetapi Bantu India, Mahfud MD: Itu Biasa dalam Dunia Internasional
Penambahan PMN tahun ini akan diberikan kepada 3 BUMN untuk menjalankan penugasan dan melakukan restrukturisasi.
Sementara, suntikan PMN terbesar tahun depan diberikan untuk PT Hutama Karya dalam mendukung pembangunan Tol Trans Sumatra.
Sementara, target dividen tahun ini diperkirakan hanya Rp30 triliun hingga Rp35 triliun, naik dari tahun lalu Rp26 triliun.***
