Network
"Dan bantahan itu bisa jadi revisi dari hasil penelitian tersebut. Kalau langsung mempolisikan, maka sesungguhnya jadi aneh. Tidak mendorong civil society untuk kritis, untuk ikut menjaga negara ini," katanya menerangkan.
Baca Juga: Erick Thohir Akui Hatinya Tergerak untuk Kunjungi Masyarakat yang Tengah Jalani Isolasi Mandiri
Tak cukup sampai di situ, sang pakar hukum pun menyinggung soal banyaknya pejabat beserta anak-anaknya yang ikut berbisnis.
Bisnis pejabat dan putra-putrinya ini, menurutnya, sudah tak aneh lagi dan menjadi rahasia umum.
"Sudah bukan menjadi rahasia lagi kalau banyak pejabat-pejabat dan putra-putrinya ikut berbisnis, dan bisnisnya itu dengan memanfaatkan kekuasaan atau pengaruh sang ayah misalnya. Atau bahkan pejabat penguasanya sendiri yang berbisnis, itu sudah jamak," kata Refly Harun.
Baca Juga: 2 Karakter Bad Boy dalam Drama yang Mampu Gugah Empati Akibat Insiden Traumatis Masa Lalu
Tak hanya itu, lanjutnya, sikap seperti yang dilakukan Moeldoko, yang mana ia langsung mengancam mempolisikan ICW hanya karena namanya muncul dalam hasil penelitian lembaga tersebut, justru seolah mengancam kebebasan berpendapat.
"Itu justru menurut saya mengancam kebebasan untuk berpendapat, mencerdaskan kehidupan bangsa. Apalagi ICW ini bukan sekedar mengeluarkan statement tapi melakukan penelitian, dan dalam penelitian itu menunjukkan ikatan-ikatan," terangnya.
"Kalau memang tidak benar ya dibantah, dan bantahannya harus komprehensif, punya hak jawab," ujar Refly Harun.
Baca Juga: Imbas Banjir di Zhengzhou, Produksi iPhone 13 Terhambat
