Network
PR DEPOK – National Central Bureau (NCB) Interpol beberapa waktu lalu telah menerbitkan ‘red notice’ atas nama Harun Masiku, yang merupakan tersangka kasus dugaan suap terkait penetapan anggota DPR RI terpilih tahun 2019-2024.
Tak berselang lama, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pun mengingatkan pihak-pihak yang diduga sengaja menyembunyikan Harun Masiku, bisa diancam pidana sesuai dengan ketentuan Pasal 21 Undang-Undang Pemberantasan Pidana Korupsi.
Informasi tersebut disampaikan oleh Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK, Ali Fikri dalam keterangannya di Jakarta.
“Jika ada pihak yang diduga sengaja menyembunyikan buronan, kami ingatkan dapat diancam pidana sebagaimana ketentuan Pasal 21 UU Tipikor,” kata Ali Fikri seperti dikutip Pikiranrakyat-Depok.com dari Antara pada Senin, 2 Agustus 2021.
Dalam pasal itu, seseorang yang sengaja mencegah, merintangi atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang terdakwa dalam perkara korupsi bisa dipidana.
Pidana yang diancamkannya pun tak main-main, dari yang paling singkat 3 tahun hingga maksimal 12 tahun serta denda uang paling banyak Rp600 juta.
Baca Juga: Cara Cek Penerima Bansos Jabar Agustus 2021 Lewat Online Pakai KTP di Website Solidaritas
Harun Masiku sendiri merupakan mantan calon anggota Legislatif (caleg) PDI Perjuangan, yang telah ditetapkan sebagai tersangka kasus suap dan sudah berstatus daftar pencarian orang (DPO) sejak Januari 2020 lalu.
Kemudian, Ali Fikri mengungkapkan bahwa KPK hingga saat ini masih berusaha menemukan keberadaan Harun Masiku, baik di dalam negeri maupun kerja sama melalui NCB Interpol.
“Namun demikian, kami tentu tidak bisa menyampaikan tempat dan waktu pencarian, karena itu teknis di lapangan yang tidak bisa kami publikasikan,” ucapnya.
Baca Juga: Pemberian Vaksin Dosis Ketiga, Kemenkes Tegaskan Vaksin Booster Hanya untuk Tenaga Kesehatan
Diketahui sebelumnya, upaya pelacakan Harun Masiku masih terus dilakukan oleh KPK, dengan menggandeng kerja sama dari berbagai pihak, seperti Bareskrim Polri, Ditjen Imigrasi Kemenkumham hingga NCB Interpol.
Dalam kasus suap itu, mantan Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan juga ditetapkan sebagai tersangka, dan langsung dieksekusi ke Lapas Kelas I Kedungpane Semarang.
Atas dugaan kasus tersebut, tersangka Wahyu Setiawan menjalani pidana penjara selama 7 tahun.
Sedangkan, politisi PDI Perjuangan Agustiani Tio Fridelina yang juga menerima suap sebesar Rp600 juta dari Harun Masiku, divonis 4 tahun penjara.
Baca Juga: Cara Cek Nama Penerima Bansos Agustus 2021 Online Pakai KTP di cekbansos.kemensos.go.id
Dalam kasus ini, Wahyu dan Agustiani terbukti menerima uang sebanyak 19 ribu dolar Singapura dan 38.350 dolar Singapura, atau seluruhnya Rp600 juta dari Harun Masiku.
Uang tersebut diberikan agar Wahyu bisa mengupayakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyetujui permohonan Pergantian Antarwaktu (PAW) Anggota DPR RI Fraksi PDIP dari Dapil Sumatera Selatan 1, yaitu Riezky Aprilia kepada Harun Masiku.***
