Network
PR DEPOK - Pakar hukum tata negara, Refly Harun, mengomentari soal poster yang bertuliskan "Luhut Binsar Pandjaitan For RI 1", yang mendukung sang Menko Marves untuk maju di Pilpres 2024.
Refly Harun menyoroti poster yang menyebutkan bahwa relawan yang dukung Luhut Binsar Pandjaitan untuk maju jadi presiden akan menggelar deklarasi dukungan pada 17 Agustus 2021 di Tugu Proklamasi, Jakarta.
Dalam keterangannya, Refly Harun pun menanggapi jawaban dari Juru Bicara Luhut Binsar Pandjaitan, Jodi Mahardi, yang membantah dan menegaskan bahwa Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi itu tak ada niat untuk menjadi presiden.
Baca Juga: Hoaks atau Fakta: Kemensos Kabarnya akan Berikan Bansos Rp500 Ribu hingga September, Ini Faktanya
Menurutnya, jika ada kesempatan maka tidak ada salahnya untuk mencalonkan diri jadi presiden.
"Niat boleh tidak ada, tapi kalau ada kesempatan why not? (kenapa tidak?). Tidak ada orang yang menolak kesempatan, kalau memang kesempatan itu ada," ujarnya, dikutip Pikiranrakyat-Depok.com dari kanal YouTube Refly Harun.
Lebih lanjut, pakar hukum tersebut menekankan bahwa racing president 2024 seharusnya terbuka untuk siapa saja yang ingin maju.
Refly Harun lantas kembali menyinggung soal presidential threshold yang membatasi tokoh-tokoh yang bisa mencalonkan diri jadi presiden.
"Racing president 2024 harusnya terbuka bagi siapa saja, baik itu yang menjagokan diri maupun dijagokan. Karena itu, buanglah presidential threshold itu. Kalau presidential threshold dibuang, dan peserta pemilu let's say 10 atau maksimal 15 partai politik, maka kita punya 15 potential sloting untuk menjaring calon-calon pemimpin," katanya.
