Network
"Yang katakanlah untuk memenangkan pertarungan perlu melakukan rekayasa-rekayasa konstitusional, antara lain mempertahankan presidential threshold dan 'membeli' semua partai politik, agar mencalonkan dirinya dan membiarkan hanya satu calon yang bisa dimajukan setelah semua partai diborong dengan presidential threshold," katanya.
Baca Juga: Hanya Kurang 2 Hari, Taliban Berhasil Rebut Dua Kota Penting Afghanistan
Fenomena Jokowi di periode yang kedua inilah, kata Refly, yang pasti tidak akan disukai oleh pihak yang memiliki rasionalitas demokrasi.
Menurutnya, presidential threshold yang terus dipertahankan hingga di Pilpres 2019 ini lantas membuat elemen-elemen demokrasi merasa bahwa demokrasi di Indonesia adalah demokrasi kriminal atau demokrasi uang.
"Karena itu moral standing-nya sudah berkurang, dan popularitas akhirnya turun turun turun, termasuk juga tindakan-tindakan yang represif, anti demokrasi dan lain sebagainya," ujarnya.
Baca Juga: Chelsea Pulangkan Kembali Romelu Lukaku ke Stamford Bridge
Lebih lanjut, Refly Harun menilai penurunan popularitas Jokowi ini yang kemudian diperhatikan juga oleh PDIP.
Pasalnya, lanjut sang pakar hukum, jika PDIP terus menerus menjadi bemper bagi Pemerintahan Presiden Jokowi, dan mendukung semua kebijakannya, bisa jadi partai tersebut terkena dampak buruknya.
"Kalau PDIP menjadi bemper terus menerus Pemerintahan Presiden Jokowi, maka bisa jadi partai ini kena dampak buruknya. Sementara di sisi lain, dia perlu mematangkan kader dia, agar kader dia mulai dicintai rakyat, itulah Puan Maharani," katanya.
Baca Juga: Nasi Goreng Buatannya Disebut Enak oleh Para Mantan, Billy Syahputra Ada Niat Buka Usaha Baru
