Network
PR DEPOK – Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan terus melakukan pengawasan distribusi vaksinasi Covid-19 di Indonesia.
Kementerian kesehatan sendiri menggandeng Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan berbagai pihak untuk melakukan audit secara berkala untuk mengawasi rantai distribusi dan pengelolaan stok vaksin.
Hal ini dilakukan agar tidak terjadi penyimpangan pada ketepatan sasaran, jumlah, waktu, kualitas dan jenis vaksin yang didistribusikan.
“Pelaksanaan audit kita rencananya akan dibantu BPKP. Selain itu Menkes juga menjelaskan bahwa pada level Provinsi/Kabupaten/Kota dibantu Kemendagri dan TNI/Polri guna memonitor pergerakan stok vaksin, penggunaan vaksin, dan sisa vaksin di masing-masing Kabupaten/Kota. Jadi kalau ada sesuatu yang perlu kita tindaklanjuti dan intervensi bisa dilakukan segera,” kata Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin yang dikutip Pikiranrakyat-Depok.com dari laman resmi Kemenkes pada Rabu, 11 Agustus 2021.
Dalam hal ini Kemenkes juga telah menyediakan aplikasi SMILE (Sistem Monitoring Imunisasi dan Logistik Elektronik) yakni platform yang memuat data seputar distribusi vaksin dan lokasi penyimpanannya mulai dari tingkat provinsi hingga puskesmas.
Platform ini untuk memastikan data pusat dan daerah sama, sekaligus sebagai bentuk transparansi terhadap pengelola vaksin Covid-19.
Selain itu, Menkes meminta pemerintah daerah dan Dinkes Provinsi maupun Kabupaten/Kota diharapkan bisa memanfaatkan platform tersebut dengan melakukan update secara berkala mengenai ketersediaan stok vaksin di daerahnya.
