Network
PR DEPOK – Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan terus melakukan pengawasan distribusi vaksinasi Covid-19 di Indonesia.
Kementerian kesehatan sendiri menggandeng Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan berbagai pihak untuk melakukan audit secara berkala untuk mengawasi rantai distribusi dan pengelolaan stok vaksin.
Hal ini dilakukan agar tidak terjadi penyimpangan pada ketepatan sasaran, jumlah, waktu, kualitas dan jenis vaksin yang didistribusikan.
“Pelaksanaan audit kita rencananya akan dibantu BPKP. Selain itu Menkes juga menjelaskan bahwa pada level Provinsi/Kabupaten/Kota dibantu Kemendagri dan TNI/Polri guna memonitor pergerakan stok vaksin, penggunaan vaksin, dan sisa vaksin di masing-masing Kabupaten/Kota. Jadi kalau ada sesuatu yang perlu kita tindaklanjuti dan intervensi bisa dilakukan segera,” kata Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin yang dikutip Pikiranrakyat-Depok.com dari laman resmi Kemenkes pada Rabu, 11 Agustus 2021.
Dalam hal ini Kemenkes juga telah menyediakan aplikasi SMILE (Sistem Monitoring Imunisasi dan Logistik Elektronik) yakni platform yang memuat data seputar distribusi vaksin dan lokasi penyimpanannya mulai dari tingkat provinsi hingga puskesmas.
Platform ini untuk memastikan data pusat dan daerah sama, sekaligus sebagai bentuk transparansi terhadap pengelola vaksin Covid-19.
Selain itu, Menkes meminta pemerintah daerah dan Dinkes Provinsi maupun Kabupaten/Kota diharapkan bisa memanfaatkan platform tersebut dengan melakukan update secara berkala mengenai ketersediaan stok vaksin di daerahnya.
Sehingga data tersebut nantinya bisa dipakai sebagai dasar bagi pemerintah untuk menetapkan alokasi vaksin ke daerah tersebut.
Pihaknya berharap dengan didukung ketersediaan vaksin Covid-19 yang aman, distribusi yang lancar serta kolaborasi yang erat dari Pemda, Dinkes dan TNI/Polri dalam mendukung pelaksanaan vaksinasi Covid-19.
Tak hanya itu Kemenkes juga berharap target harian vaksinasi bisa terus ditingkatkan untuk mempercepat tercapainya kekebalan kelompok.
Baca Juga: Pengacara Giuffre Yakin Pangeran Andrew Akan Berakhir di Pengadilan Atas Tuduhan Pelecehan Seks
Sebagai informasi pemerintah telah mengamankan stok vaksin Covid-19 sebanyak 428 juta dosis untuk 208 juta target vaksinasi yang akan datang secara bertahap.
Sejalan dengan instruksi Presiden Jokowi, stok vaksin tersebut akan diprioritaskan ke daerah-daerah yang tingkat penularan dan kasus kematiannya tinggi.
“Penetapan alokasi vaksin berdasarkan prioritas nasional yang diarahkan Presiden. Vaksin ini nantinya akan kita distribusikan ke Provinsi lalu diteruskan ke Kabupaten/Kota, jadi Kabupaten/Kota bisa melihat berapa jatah yang dialokasikan kepada mereka,” kata Menkes Budi.***
