Majalah Luar Negeri Soroti Pemerintahan Jokowi, Fadli Zon: Orang Memang Mudah Berubah karena Kekuasaan

Dalam artikel The Economist tersebut, hal pertama yang dibahas dalam pemerintahan Jokowi adalah terkait permasalahan yang menimpa lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Di masa pemerintahan Jokowi, terjadi proses peralihan status pegawai KPK dengan tes wawasan kebangsaan (TWK), dan di dalamnya memuat pertanyaan yang dianggap tak relevan.

Salah satu pertanyaan yang dikutip oleh The Economist adalah perihal homokseksual, yang sempat diajukan kepada salah satu pegawai KPK.

Baca Juga: Indonesia Kembali Terima Bantuan Vaksin, Jokowi: Pertama Kalinya Kita Menerima Sekitar 1,5 Juta Dosis

Tak hanya itu, The Economist juga menjelaskan bahwa pertanyaan sensitif seperti hubungan seksual hingga ideologi pegawai dibahas dalam tes tersebut.

Namun pada akhirnya, sebanyak 75 pegawai KPK malah dinyatakan tidak lolos dan sebagian dari mereka dipecat dari pekerjaan memberantas korupsi.

Padahal menurut mereka, permasalahan korupsi di Indonesia saat ini cukup serius karena tak sedikit pejabat pemerintahan yang melakukan korupsi dan merugikan negara.

Baca Juga: Lesti Kejora Akui Awalnya Ingin Tampilkan Pertunjukkan Wayang Golek di Pernikahannya Bersama Rizky Billar

Bahkan menurut lembaga pengawas Transparansi Internasional, Indonesia menduduki indeks korupsi di angka 37 dari 100. Tingkat itu diketahui lebih rendah dari Brazil dengan 38, dan India di tingkat 40.***