PR DEPOK - Majalah luar negeri terkemuka, The Economist belum lama ini menyoroti pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Dalam salah satu artikel mereka, nama Jokowi diplesetkan menjadi 'Jokowho' lantaran dinilai berubah, ketika dirinya menjanjikan adanya reformasi di Indonesia.
Munculnya tanggapan media luar terkait pemerintahan Jokowi tersebut membuat anggota DPR RI, Fadli Zon keheranan dan mengutip ulang judul tersebut.
"Ini kata majalah terkemuka dunia Economist. Jokowho? Jokowi menjanjikan reformasi, tapi Jokowi sendiri yg berubah.," ucap Fadli Zon.
Hal itu pun lantas membuat Wakil Ketua Umum Partai Gerindra tersebut berpendapat bahwa seseorang jadi mudah berubah karena telah memiliki kekuasaan.
"Org mmg mudah berubah krn kekuasaan.," ucapnya seperti dikutip Pikiranrakyat-Depok.com dari Twitter @fadlizon pada Jumat, 20 Agustus 2021.
Baca Juga: Buru-buru Naik Pesawat, Pesepak Bola Afghanistan Zaki Anwari Tewas Terjatuh Saat Evakuasi
Dalam artikel The Economist tersebut, hal pertama yang dibahas dalam pemerintahan Jokowi adalah terkait permasalahan yang menimpa lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Di masa pemerintahan Jokowi, terjadi proses peralihan status pegawai KPK dengan tes wawasan kebangsaan (TWK), dan di dalamnya memuat pertanyaan yang dianggap tak relevan.
Salah satu pertanyaan yang dikutip oleh The Economist adalah perihal homokseksual, yang sempat diajukan kepada salah satu pegawai KPK.
Tak hanya itu, The Economist juga menjelaskan bahwa pertanyaan sensitif seperti hubungan seksual hingga ideologi pegawai dibahas dalam tes tersebut.
Namun pada akhirnya, sebanyak 75 pegawai KPK malah dinyatakan tidak lolos dan sebagian dari mereka dipecat dari pekerjaan memberantas korupsi.
Padahal menurut mereka, permasalahan korupsi di Indonesia saat ini cukup serius karena tak sedikit pejabat pemerintahan yang melakukan korupsi dan merugikan negara.
Bahkan menurut lembaga pengawas Transparansi Internasional, Indonesia menduduki indeks korupsi di angka 37 dari 100. Tingkat itu diketahui lebih rendah dari Brazil dengan 38, dan India di tingkat 40.***